Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Menkeu Optimis Seluruh Anggota Uni Eropa Sepakati Tarif Pajak Minimum

A+
A-
0
A+
A-
0
Menkeu Optimis Seluruh Anggota Uni Eropa Sepakati Tarif Pajak Minimum

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire. (foto: Instagram @brunolemaire)

PARIS, DDTCNews – Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire optimistis seluruh negara anggota Uni Eropa bakal menyepakati ketentuan tarif pajak minimum atas perusahaan multinasional pada 17 Juni 2022.

Bruno Le Maire mengatakan Polandia merupakan satu-satunya anggota Uni Eropa yang masih belum menyepakati penerapan tarif pajak minimum. Namun, ia meyakini Polandia akan turut menyepakati tarif pajak minimum pada 17 Juni 2022.

“Saya yakin membawa Warsawa ke dalamnya dan mencapai kesepakatan tentang penerapan tarif pajak perusahaan minimum di Uni Eropa pada 17 Juni, pada pertemuan para menteri berikutnya,” katanya seperti dilansir euobserver.com, Rabu (25/5/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Polandia memang memiliki beberapa konflik berkelanjutan dengan Uni Eropa mengenai independensi peradilan. Alhasil, Polandia enggan mendukung kesepakatan penerapan tarif pajak minimum terhadap perusahaan sebesar 15%.

Kekhawatiran Polandia juga disebabkan karena adanya potensi penerapan pajak minimum tidak diiringi dengan aturan baru yang mencegah perusahaan multinasional membukukan keuntungan di negara yang paling menguntungkan.

Polandia berharap adanya hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pilar reformasi pajak global, tarif pajak, dan pengenalan retribusi global yang dinegosiasikan secara terpisah untuk perusahaan multinasional.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Menanggapi keresahan Polandia, Le Maire menyebutkan para pejabat Uni Eropa tengah menyiapkan ketentuan diplomatik yang dapat memberikan jaminan politik kepada Polandia. Harapannya Polandia dapat menyetujui kesepakatan tarif pajak minimum global.

Di sisi lain, pejabat Uni Eropa mengatakan Polandia sedang memanfaatkan reformasi pajak untuk membuka bagian dari dana pemulihan Covid-19 yang dialokasikan ke Polandia. Namun, sampai saat ini, dana pemulihan tersebut masih ditahan karena masalah independensi peradilan. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, pajak, pajak internasional, perusahaan multinasional, tarif pajak minimum

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama