Menyeimbangkan antara Tujuan Pemulihan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Artikel ini dimulai dengan informasi mengenai bagaimana Pemerintah mengelola APBN terkait target penerimaan pajak dan insentif pajak yang bertujuan untuk pemberian bantuan terhadap pihak-pihak yang terdampak pandemi.

Kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh DJP juga diseimbangkan dengan isu bagaimana menjaga penerimaan pajak serta menjaga kapasitas DJP dalam menghadapi kemungkinan tingginya pemeriksaan pajak rutin lebih bayar di tahun 2021. Data-data terkait kinerja serta kapasitas DJP terkait pemeriksaan pajak dan penyelesaian sengketa juga dibahas.

Penulis dalam artikel ini turut menganalisis kebijakan dan pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah dan DJP pada khususnya, pada saat pra pandemi dan selama pandemi. Penulis juga membahas apa yang perlu dipertimbangkan terkait kebijakan dan pendekatan yang akan dilakukan pasca pandemi nantinya.

Artikel disusun dengan sangat komprehensif oleh penulis. Ini terlihat dari isi artikel yang membahas mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan selama pandemi, kebijakan-kebijakan terkait pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan pajak sebelum masa pandemi. Serta, diperbandingkan dengan kebijakan selama masa pandemi, masalah sengketa pajak yang selama ini dihadapi pemerintah (fiskus) dan wajib pajak, pengaruh pandemi pada praktik transfer pricing, dan artikel ditutup dengan outlook kebijakan pasca pandemi.

Artikel menarik ini dapat diakses melalui International Tax Review dalam segmen Special Focus Indonesia (1st edition).