Monev Fasilitas TPB dan KITE Diatur dalam PMK, Begini Penjelasan DJBC

"Kalau memberikan fasilitas, kita harus benar-benar bisa memastikan fasilitas itu digunakan sesuai dengan ketentuan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Padmoyo mengatakan selama ini ketentuan mengenai monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE diatur dalam PER-02/BC/2019. Namun mulai 28 Februari 2023, ketentuan tersebut diatur dalam PMK 216/2022.

Dia menjelaskan perubahan payung hukum soal monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE dilakukan agar jajaran DJBC dan Kemenkeu lebih fokus mengevaluasi dampak dari pemberian fasilitas. Pasalnya, pemberian fasilitas ini sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian.

Di sisi lain, perubahan payung hukum menjadi PMK juga akan membuat ketentuan mengenai monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE lebih tegas. Dalam hal ini, para pengguna jasa sebagai penerima fasilitas kepabeanan diharapkan menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

"Sehingga kita pandang perlu [PER-02/BC/2019] kita tingkatkan ke PMK. Itu bukan berarti lebih ketat, [tetapi] ini hanya bagaimana kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis," ujarnya.

Padmoyo menambahkan PMK 216/2022 juga lebih menekankan prosedur monev terhadap penerima fasilitas TPB dan KITE berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurutnya, pemanfaatan TIK akan membuat proses pengawasan menjadi lebih mudah.

Pemerintah memberikan insentif berupa fasilitas TPB dan KITE untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang hasil produksinya akan diekspor. Dalam hal ini, monev dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerima fasilitas kepabeanan, sekaligus memastikan fasilitas tersebut tepat sasaran.

PMK 216/2022 menjelaskan monev bagi penerima fasilitas TPB dan KITE dilakukan oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan; direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai; kepala kanwil; kepala KPUBC; dan/atau kepala kantor pabean.

Monev ini dilakukan secara periodik dan/atau insidental. Monitoring secara periodik dilaksanakan secara rutin sesuai tugas pokok dan fungsi, sedangkan monitoring secara insidental dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko.

Nantinya, hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi penagihan atas kekurangan bea masuk, PDRI, dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda; penagihan atas kekurangan bea masuk, PDRI, dan/atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda; penerbitan rekomendasi dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak (DJP); serta penerbitan rekomendasi pencabutan fasilitas. (sap)