Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Musim Lapor SPT Tahunan, Menkeu Yakinkan Uang Pajak Tidak Dikorupsi

A+
A-
0
A+
A-
0
Musim Lapor SPT Tahunan, Menkeu Yakinkan Uang Pajak Tidak Dikorupsi

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Filipina Ralph G. Recto meyakinkan wajib pajak untuk patuh menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 15 April 2024.

Pemerintah telah menghilangkan berbagai hambatan sehingga pembayaran dan pelaporan pajak lebih efisien. Selain itu, pajak yang dibayarkan masyarakat juga bakal dibelanjakan secara bijaksana dan efisien, tanpa ada korupsi.

"Kepada wajib pajak, saya sendiri akan memastikan setiap uang dari pajak Anda digunakan untuk pembangunan," katanya dalam kick-off Kampanye Pajak Nasional, Senin (12/2/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pemerintah, lanjut Recto, menargetkan pendapatan negara mencapai PHP4,3 triliun atau Rp1.196,9 triliun pada tahun ini. Dari target itu, mayoritas akan disumbang dari pajak, yaitu senilai PHP3,05 triliun, disusul penerimaan bea dan cukai sekitar PHP1 triliun.

Dia menjelaskan pajak akan berperan sebagai penggerak perekonomian Filipina. Dengan penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Recto, perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan akan ditandai dengan tingkat kemiskinan rendah, peningkatan investasi infrastruktur dan sumber daya manusia, serta penciptaan banyak lapangan kerja berkualitas.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan reformasi untuk menciptakan sistem pembayaran dan pemungutan pajak yang cepat, benar, dan efisien. Melalui reformasi tersebut, kepatuhan wajib pajak diharapkan terus meningkat.

Recto juga memaparkan pentingnya digitalisasi dan percepatan penerapan UU Kemudahan Membayar Pajak untuk menjamin pelayanan wajib pajak yang prima.

"Ketika kedua belah pihak memainkan peran secara efektif, kita akan membuka jalan menuju kemajuan dengan pasti," ujarnya seperti dilansir philstar.com.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Recto menambahkan pemerintah juga mengundang masyarakat untuk ikut mengawasi realisasi APBN 2024. Menurutnya, masyarakat dapat berpartisipasi memastikan setiap belanja negara dilakukan secara efisien.

Dia juga mengingatkan para pegawai pajak untuk mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : filipina, korupsi, pajak, pajak internasional, pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama