Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Negara Ini Kembalikan Pajak ke Masyarakat dengan Kriteria Tertentu

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Kembalikan Pajak ke Masyarakat dengan Kriteria Tertentu

Ilustrasi.

BUENOS AIRES, DDTCNews – Pemerintah Argentina akan mengembalikan pungutan atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mendorong daya beli masyarakat.

Menteri Ekonomi sekaligus calon presiden Sergio Massa mengatakan restitusi PPN diberikan atas pembelanjaan sejumlah produk makanan pokok termasuk buah, sayur, dan daging. Restitusi PPN ini berlaku untuk beberapa kelompok masyarakat.

"Langkah ini bertujuan meningkatkan daya beli warga lanjut usia, wiraswasta, dan pekerja terdaftar lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (17/9/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Massa menuturkan restitusi PPN sebesar 21% berlaku untuk 9 juta pekerja Argentina yang memperoleh gaji hingga AR$708.000 atau sekitar Rp31,1 juta. Restitusi juga diberikan kepada 7 juta pensiunan dan pensiunan Sistem Jaminan Sosial Argentina.

Selain itu, sebanyak 2,3 juta wajib pajak tunggal yang tidak memiliki penghasilan lain juga masuk dalam daftar kelompok yang mendapatkan restitusi PPN. Demikian pula dengan 440.000 pekerja rumah tangga yang akan mendapat manfaat dari program ini.

Massa menjelaskan program restitusi PPN akan berlanjut sampai dengan 2024 dengan nilai restitusi mencapai AR$23.000. Restitusi akan masuk ke rekening penerima dalam 48 jam setelah pembelian dengan kartu debit.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Tidak hanya memberikan restitusi PPN, pemerintah juga berencana mengadakan program undian berhadiah mobil, sepeda motor, dan peralatan rumah tangga bagi pedagang dan pembeli yang menggunakan kartu debit.

"Kami membuat sistem undian agar tidak ada pedagang yang nakal. Hadiah akan diberikan bagi yang pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi menggunakan kartu," ujarnya seperti dilansir en.mercopress.com.

Kebijakan restitusi PPN di Argentia sempat diterapkan pada era 1990-an di bawah kepemimpinan menteri perekonomian Domingo Cavallo. Kala itu, pemerintah memperkenalkan program "LoterIVA" yang bertujuan mendorong masyarakat meminta setruk di toko-toko untuk berpartisipasi dalam undian.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Skema tersebut berlaku sampai dengan 1998. Meskipun tidak sukses besar, program serupa juga kembali hadir pada 2009 di bawah Presiden Cristina Fernández de Kirchner. Program tersebut diberlakukan dengan beberapa modifikasi. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : argentina, pajak, pajak internasional, restitusi PPN, pengembalian pajak, bantuan sosial

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama