Objek Wisata Masih Kemplang Pajak

Dilli menjelaskan, tidak hanya tidak taat bayar pajak. Menurut dia, mayoritas objek wisata juga belum terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal, jelas-jelas pengunjung yang berkunjung ditarik biaya masuk.

Meski tidak menyebutkan secara detail, Dilli mengatakan jika mayoritas objek wisata seperti ini dikelola oleh BUMDes. Karena itu, dia berharap agar pengelola objek wisata mulai sadar pajak. Sebab, uang pajak digunakan untuk kepentingan infrastruktur daerah juga.

Tiap objek wisata, kata Dilli, wajib membayar pajak hiburan seperti tertera di amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 dan ditindaklanjuti dengan Perda 15 Tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa besaran pajak hiburan sebesar 10% dari tiket yang dibayar pengunjung.

Aturan itu secara tidak langsung menunjukkan pada pengelola objek wisata jika pendapatan dari tiap pengunjung dikenai pajak. “Intinya, kalau pengunjung ditarik biaya, berarti ada pajak di dalamnya,” imbuh Dilli.

Masalah saat ini, banyaknya tempat wisata berbayar tidak diimbangi dengan masuknya pajak ke daerah. Dampaknya pun, pemasukan pajak dari sisi hiburan juga tersendat.

Dia menegaskan jika mayoritas objek wisata seperti disinggung adalah dikelola oleh BUMDes yang memang sumber daya manusia (SDM) belum berpengalaman masalah perpajakan.

Dilli menambahkan, seperti dilansir jawapos.com, momentum libur Lebaran menjadikan sejumlah tempat wisata berbayar mengalami kenaikan pengunjung secara signifikan. Itu sudah menjadi keniscayaan.

Karena itu, dia berharap jika seiring banyaknya pengunjung berkunjung ke tempat wisata, pengelola wisatanya juga kian sadar akan kewajiban bayar pajak ke daerah. “Sebab, terpungutnya pajak wisata juga menjadi pendapatan APBD yang dikembalikan ke masyarakat." (Gfa/Amu)