Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,7 Persen Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 4,7 Persen Tahun Ini

Gedung bertingkat terlihat dari kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (5/5/2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2023 mencapai 5,03 persen secara tahunan (yoy) yaitu mengalami kontraksi 0,92 persen dibandingkan pada kuartal IV tahun 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perekonomian Indonesia hanya akan bertumbuh sebesar 4,7% pada tahun ini dan sebesar 5,1% pada 2024 mendatang.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook - Interim Report March 2023, berpandangan Indonesia termasuk salah satu negara perekonomiannya tidak terlalu terdampak oleh perlambatan ekonomi global.

"Perekonomian Indonesia akan tetap bertumbuh sebesar 4,7% hingga 5% per tahun pada 2023 dan 2024," tulis OECD dalam laporannya, dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini hanya akan mencapai 2,6%, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 3,2%. Adapun pertumbuhan ekonomi global pada 2024 hanya akan mencapai 2,9%.

Menurut OECD, pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dan 2024 masih berada di bawah tren akibat perang di Ukraina, berlanjutnya risiko terhadap ketahanan pangan dan energi, dan perubahan pada pasar komoditas akibat embargo negara-negara Barat terhadap komoditas energi dari Rusia.

OECD pun merekomendasikan kepada setiap yurisdiksi untuk memberikan dukungan fiskal guna memitigasi dampak negatif dari kenaikan harga pangan dan komoditas energi.

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Menurut OECD, dukungan fiskal oleh beberapa yurisdiksi untuk menekan harga komoditas energi masih belum diberikan secara tepat sasaran. Mayoritas yurisdiksi masih mengandalkan kebijakan pemberian subsidi atau menurunkan tarif PPN.

"Meski mudah diimplementasikan, dukungan fiskal semacam ini tergolong mahal dan tidak sejalan dengan upaya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar fosil," tulis OECD.

OECD berpandangan stimulus fiskal perlu diberikan kepada targeted kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Subsidi juga seyogianya hanya diberikan atas konsumsi energi di bawah tingkat konsumsi rata-rata. (sap)

Baca Juga: Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, kinerja fiskal, PDB, inflasi, makroekonomi, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 07 Juni 2024 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Ada Efek Penerimaan Pajak, Cadangan Devisa Naik Jadi US$139 Miliar

Jum'at, 07 Juni 2024 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Kenaikan Tax Ratio Kunci Perbaikan Credit Rating RI

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:51 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Sri Mulyani Ungkap Masih Ada 1 Negara yang Belum Dukung Solusi 2 Pilar

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama