Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas China Minta Platform Medsos Laporkan Penghasilan Influencer

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas China Minta Platform Medsos Laporkan Penghasilan Influencer

Seorang pria memainkan ponsel sambil bersandar pada skuter di depan barikade area tertutup, saat wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Shanghai, China, Rabu (30/3/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/WSJ/sad.
 

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China meminta penyedia platform media sosial online untuk melaporkan identitas, penghasilan, dan laba yang diterima dari para selebritas setiap 6 bulan. Langkah ini diambil untuk menangkal banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh para pekerja seni papan atas.

Tindakan ini dilakukan setelah otoritas pajak di Shanghai memberi denda aktor Deng Lun senilai CNY106 juta atau setara dengan Rp238,64 miliar.

“The State Administration of Taxation dan the State Administration for Market Regulation mengingatkan platform online dan agensi penyedia jasa webcast tentang kewajiban mereka untuk memotong dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi,” dikutip Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Otoritas pajak China telah menyelidiki industri film dan hiburan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan sehubungan dengan gerakan pemerintah untuk menghapus ketimpangan penghasilan dan kekayaan.

Dilansir Tax Notes International, pemerintah China sadar kehadiran webcasting telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pekerjaan yang fleksibel dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain berbagai masalah juga timbul.

Masalah-masalah tersebut antara lain tanggung jawab manajemen platform online live broadcast yang tidak memadai, tindakan pemasaran yang melenceng, serta penghindaran pajak. Pada akhirnya hal ini mengganggu perkembangan industri dan keadilan sosial.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Sederet nama selebritas telah terjerat kasus penggelapan pajak seperti Huang Wei yang menggelapkan pajak hingga CNY1,34 miliar. Donkey Sister Ping Rong juga dikenakan denda senilai Rp140 miliar atas kasus yang sama.

Artis papan atas Zheng Shuang dan Fan Bing Bing juga menambah deretan nama selebritas yang terlibat kasus penggelapan pajak. Zheng harus membayar denda senilai US$46 juta atau setara Rp655 miliar, sedangkan Fan harus membayar senilai US$129 juta. (sap)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak penghasilan, PPh, webcast, influencer, China, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 11:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual

Senin, 01 Juli 2024 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Update Lagi! E-Bupot 21/26 Versi 2.0 Dirilis di DJP Online

Senin, 01 Juli 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama