Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Ini Kenakan PPN Nol Persen untuk Daging dan Sayuran

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Ini Kenakan PPN Nol Persen untuk Daging dan Sayuran

Ilustrasi.

NIKOSIA, DDTCNews - Pemerintah Siprus mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0% untuk sejumlah produk daging dan sayuran mulai 1 Desember 2023.

Pada 17 November 2023, Dewan Menteri memutuskan mengenakan tarif PPN 0% untuk produk daging dan sayuran. Keputusan ini diambil sebagai respons untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini akan berlaku selama 6 bulan atau hingga 31 Mei 2024.

"[Tarif PPN sebesar 0%] berlaku untuk berbagai produk daging dan sayuran guna mendorong akses masyarakat terhadap bahan makanan yang bersifat strategis," sebut Dewan Menteri dikutip dari greekcitytimes.com, Senin (4/11/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Kebijakan PPN tarif 0% bertujuan membuat bahan makanan strategis lebih terjangkau dan mudah diakses oleh konsumen. Insentif ini diberlakukan untuk daging dan sayuran yang dikategorikan berdasarkan kode HS.

Produk daging yang dikenakan tarif PPN 0% meliputi sapi, babi, domba atau kambing, jeroan sapi, sapi, caprine yang dapat dimakan, daging dan jeroan unggas yang dapat dimakan, daging kelinci, dan jeroan yang dapat dimakan.

Untuk sayuran, tarif PPN 0% berlaku untuk produk segar atau beku yang memenuhi syarat, seperti tomat, bawang bombai, bawang merah, bawang putih, daun bawang, kubis, kembang kol, brokoli, lobak, lobak dan umbi sejenis yang dapat dimakan, mentimun, sayuran polong-polongan seperti buncis, asparagus, terong, dan bayam.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pada Oktober 2023, inflasi di Siprus sudah mencapai 3,5%. Angka tersebut mulai turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4%.

Pemerintah juga sudah mengenakan tarif PPN 0% terhadap bahan pangan pokok pada November 2023. Consumer Protection Service menilai PPN 0% bisa menurunkan inflasi. Namun, pemerintah harus mengintensifkan pengawasan terkait dengan penerapannya di supermarket.

"Penilaian berdasarkan temuan menunjukkan tarif PPN 0% telah memberikan dampak positif terhadap penurunan harga dan inflasi," bunyi laporan tersebut dilansir in-cyprus.philenews.com. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : siprus, pajak, pajak internasional, PPN, keringanan pajak, inflasi, PPN nol persen, daging, sayuran

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama