Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

A+
A-
1
A+
A-
1
Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Ilustrasi.

ZURICH, DDTCNews – Pemerintah Swiss menghentikan pertukaran informasi perpajakan dengan pemerintah Rusia lantaran khawatir data-data perpajakan yang dipertukarkan digunakan untuk kepentingan selain perpajakan.

Pemerintah Swiss menyatakan penghentian pertukaran informasi perpajakan dengan Rusia hanya dilakukan secara temporer sesuai dengan Convention on Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC).

"Mengingat situasi yang tidak jelas dan tidak pasti sehubungan dengan agresi Rusia terhadap Ukraina, tidak ada jaminan bahwa informasi sensitif yang dipertukarkan tidak akan digunakan secara tidak benar," sebut pemerintah Swiss, Minggu (25/9/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Selain menghentikan pertukaran informasi pajak, pemerintah Swiss juga menangguhkan perjanjian terkait dengan kemudahan dalam pemberian visa kepada warga negara Rusia.

Keputusan pemerintah Swiss tersebut sejalan dengan kebijakan Uni Eropa yang telah lebih dahulu melakukan penangguhan simplifikasi prosedur pemberian visa bagi warga negara Rusia sejak pekan lalu.

Untuk diketahui, pertukaran data antara Rusia dan Swiss telah berjalan sejak Oktober 2019. Sebelum 2019, pemerintah Swiss sempat enggan melaksanakan pertukaran data akibat tingginya korupsi dan lemahnya perlindungan data pribadi di Rusia.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Parlemen Swiss tercatat baru memberikan persetujuan atas kegiatan pertukaran informasi perpajakan dengan Rusia pada 2017. Namun, keraguan Swiss terhadap lemahnya perlindungan data pribadi di Rusia baru sirna pada 2019.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Rusia juga sempat mengajukan proposal kepada Swiss untuk merevisi perjanjian pajak berganda antara kedua negara. Sayang, hingga saat ini, perubahan perjanjian tersebut belum terealisasi. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : swiss, rusia, pajak, pajak internasional, pertukaran informasi, data perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama