Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pacu Pengembangan Kendaraan Listrik, Insentif Pajak Siap Ditawarkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pacu Pengembangan Kendaraan Listrik, Insentif Pajak Siap Ditawarkan

Ilustrasi.

NAIROBI, DDTCNews – Guna mempercepat peralihan penggunaan kendaraan listrik, pemerintah Kenya akan menyiapkan beragam insentif pajak. Harapannya, upaya tersebut juga dapat mengurangi polusi udara.

Sekretaris Kabinet Perbendaharaan Nasional Njuguna Ndung'u mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari sektor transportasi. Salah satu cara yang ditempuh ialah memberikan insentif pajak.

“Mempercepat transisi ke kendaraan listrik akan menguntungkan dalam mewujudkan transportasi yang mudah diakses, berkelanjutan, dan lebih murah,” katanya seperti dilansir afrik21.africa, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pemerintah berencana menurunkan pajak dan bea cukai pada impor, perakitan lokal, atau pemasaran kendaraan listrik di Nairobi dan 46 kabupaten lainnya. Kebijakan ini akan diatur dalam UU Keuangan 2024 setelah disahkan oleh otoritas lokal dan anggota parlemen.

Menurut Kenya’s Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA), insentif pajak setidaknya akan mendorong produksi hingga 350 kendaraan listrik. EPRA berharap langkah tersebut dapat pelan-pelan menekan produksi kendaraan konvensional di negara Afrika Timur.

Pemerintah menyebut transisi menuju kendaraan listrik ini akan dibiayai Hustler Fund yang dirilis oleh Presiden William Ruto pada Desember 2022. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari inisiatif inklusi keuangan digital senilai KES50 miliar.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Dana itu disalurkan dalam bentuk kredit kepada individu serta UMKM, khususnya di sektor agribisnis dan mobilitas. Dalam pengembangan kendaraan listrik tersebut, pemerintah juga akan didukung oleh Kenya Power.

Kenya Power telah menginvestasikan KES40 juta pada paruh kedua 2022 untuk akuisisi armada kendaraan listrik. Selain itu, Kenya Power juga mendistribusikan 30 pengisian daya stasiun dalam beberapa bulan mendatang. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kenya, kendaraan listrik, investasi, insentif pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama