Pajak Rokok Bakal Digunakan untuk Program Jaminan Kesehatan

"Kontribusi pajak rokok…ditetapkan sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi atau kabupaten/kota," bunyi Pasal 24 ayat (3) PMK 143/2023, dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Mengingat pajak rokok mulai dikenakan atas rokok elektrik mulai tahun depan maka sebagian pajak rokok yang dipungut atas rokok elektrik juga akan digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan.

Untuk diketahui, total pajak rokok yang diterima pemda pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp22,81 triliun, naik tipis dibandingkan dengan estimasi pajak rokok tahun ini yang senilai Rp22,79 triliun.

Selanjutnya, pemprov dan pemkab/pemkot wajib merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam APBD.

Dalam rangka mengetahui kecukupan anggaran kontribusi program jaminan kesehatan, pemda perlu melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan.

Nanti, kesepakatan atas rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara yang memuat rencana penerimaan pajak rokok dan rencana anggaran jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban kontribusi pajak rokok tersebut maka pemprov, pemkab, atau pemkot dikenai sanksi pemotongan pajak rokok sejumlah selisih 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok. (rig)