Pariwisata Belum Pulih, Otoritas Ini Tunda Lagi Penerapan Pajak Turis

"Pengenaan pajak turis akan ditunda sampai situasi pariwisata lebih baik. Meskipun tarifnya tidak tinggi, kami menilai tetap dapat mempengaruhi rencana perjalanan dan sentimen wisatawan asing," katanya, dikutip pada Senin (25/12/2023).

Sudawan menuturkan sektor pariwisata memerlukan waktu lebih lama untuk pulih pascapandemi. Menurutnya, penundaan implementasi pajak turis diharapkan mampu memberikan kesempatan untuk sektor tersebut pulih sepenuhnya.

Pada Februari 2023, pemerintah sebetulnya telah menyetujui rencana pajak turis senilai THB300 atau sekitar Rp134.000 dari wisatawan asing yang masuk Thailand melalui jalur udara, serta THB150 atau Rp67.000 dari pengunjung yang masuk melalui darat atau laut.

Namun, belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi pajak turis. Pemerintah menyatakan pajak turis saat ini masih dirumuskan. Pengenaan pajak turis juga perlu dibicarakan lebih lanjut dalam rapat kabinet.

Awalnya, pajak turis akan dipakai sebagai asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi wisatawan asing. Dengan penundaan pajak turis, kementerian mengusulkan anggaran THB50 juta untuk menutupi biaya jika wisatawan asing terluka atau sakit selama mereka tinggal di Thailand.

"Perdana Menteri Srettha Thavisin telah menyetujui rencana anggaran senilai THB50 juta (Rp22,34 miliar)," ujar Sudawan seperti dilansir nationthailand.com.

Presiden Asosiasi Hotel Thailand Marisa Sukosol Nunbhakdi sebelumnya telah meminta pemerintah menunda penerapan pajak turis. Dia menilai pajak turis harus ditunda hingga sektor pariwisata sudah pulih sepenuhnya.

Wacana pengenaan pajak turis mencuat sejak beberapa tahun terakhir mengingat tingginya kerugian negara akibat turis yang sakit tetapi tidak memiliki asuransi. Rencana itu sudah berulang kali tertunda karena pandemi Covid-19. (rig)