Pegawai Pajak Mogok Kerja, Lowongan Dibuka Besar-besaran

"Kami menerima pendaftaran untuk posisi asisten supervisor di departemen yang berada di bawah Kementerian Keuangan," bunyi surat kabar tersebut, dikutip Senin (23/8/2021).

Surat kabar tersebut menjelaskan pegawai pajak yang baru akan ditempatkan di kantor pusat Departemen Pendapatan Dalam Negeri di Naypyidaw dan kantor pelayanan pajak di Yangon.

Selain melalui surat kabar, dewan militer juga menerbitkan surat internal kepada pegawai pajak yang masih bertahan di kantor departemen. Dewan militer meminta pegawai tersebut menyebarkan berita tentang lowongan pekerjaan kepada keluarga pegawai yang tidak mogok, petugas polisi, dan anggota militer agar segera melamar.

Penerbitan surat edaran tersebut menunjukkan sulitnya rezim militer dalam mengisi posisi yang ditinggalkan pegawai pajak yang mogok.

"Mereka mengganti pegawai yang mengikuti Gerakan Pembangkangan Sipil dengan keluarga personel polisi dan militer. Mereka tidak akan membiarkan orang luar masuk," kata seorang pegawai pajak yang mogok kerja.

Seorang asisten supervisor pajak menyebut banyak posisi yang lebih tinggi dalam Departemen Pendapatan Dalam Negeri telah digantikan para perwira militer. Perwira tersebut biasanya dipindahtugaskan ke dalam kantor dengan alasan kesehatan.

Pembukaan lowongan pegawai pajak untuk keluarga pendukung junta dicurigai sebagai langkah untuk memperkuat dukungan kepada dewan militer. Di sisi lain, masyarakat juga khawatir pelayanan di bidang pajak akan memburuk karena diisi dengan personel yang korup.

"[Jabatan] ini adalah posisi yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Saya khawatir keluarga militer dan polisi tidak bisa melakukannya," ujar sorang pegawai yang mogok kerja, dilansir myanmar-now.org.

Hingga saat ini, diperkirakan 1.000 pegawai Departemen Pendapatan Dalam Negeri mengikuti Gerakan Pembangkangan Sipil setelah kudeta pada 1 Februari 2021. Kebanyakan pegawai yang mogok tersebut berada pada level asisten supervisor dan staf pajak.

Selain persoalan pegawai yang mogok kerja, dewan militer juga menghadapi seruan agar wajib pajak berhenti membayar pajak. Seruan tersebut dilayangkan Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw/CRPH) di Parlemen dan organisasi Publish What You Pay (PWYP), dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Myanmar.

Meski demikian, beberapa perusahaan memilih tetap membayar pajak karena mengkhawatirkan keselamatan pekerjanya. Sikap itu misalnya dilakukan perusahaan minyak asal Prancis, Total SE. (sap)