Pemerintah akan Bikin Aturan Baru untuk Perluas Basis Pajak

Melalui beleid tersebut, sambungnya, pemerintah memiliki payung hukum untuk mengenakan pajak pada kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

"Kami terus berupaya meningkatkan atau membentuk regulasi yang mungkin dapat digunakan sebagai basis untuk meng-collect objek yang selama ini belum terkumpulkan," katanya melalui konferensi video, Selasa (1/12/2020).

Suryo mengatakan DJP memiliki peluang memperluas basis pajak dengan menambah regulasi yang telah ada. Penerbitan regulasi itu akan seperti Perpu No.1/2020, yang kini efektif memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi dari luar daerah pabean untuk jasa tidak berwujud.

Di sisi lain, Suryo menyebut pemerintah tetap akan menggunakan instrumen perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak yang selektif dan terukur pada tahun depan.

Secara bersamaan, DJP juga tetap berupa memperluas basis pajak agar target penerimaan yang senilai Rp1.229,6 triliun. Strategi perluasan basis pajak oleh DJP utamanya dengan melanjutkan upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Melalui strategi itu, Suryo berharap pembayar pajak bisa bertambah dan kualitas pembayarannya pun dapat meningkat. "Pengawasannya dilakukan dengan metode berbasis kewilayahan, dan pengawasan berbasis wajib pajak-wajib pajak penentu penerimaan," ujarnya.

Sesuai dengan SE-07/PJ/2020, DJP menjalankan pengawasan berbasis kewilayahan atas wajib pajak pada KPP Pratama dan menugaskan petugas Account Representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, Waskon IV, serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. (Bsi)