Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Bidik Biaya Logistik RI Bisa Hemat Rp1,5 Triliun/Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Bidik Biaya Logistik RI Bisa Hemat Rp1,5 Triliun/Tahun

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah resmi mengimplementasikan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE) sebagai upaya memperlancar lalu lintas barang, sekaligus menghemat ongkos logistik.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ekosistem logistik nasional adalah sistem yang mengintegrasikan semua tahapan dalam proses logistik nasional. Nanti, INSW masuk dalam sistem ekosistem logistik nasional.

"INSW adalah satu badan di bawah Kemenkeu yang tugasnya meng-create satu sistem yang nanti bisa dipakai oleh baik internal, pelaku ekspor-impor, dan kementerian/lembaga lain,” katanya, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Heru mengatakan sistem ekosistem logistik nasional akan mengolaborasikan sistem-sistem lain yang selama ini ada. Dengan kolaborasi ini, proses pengajuan izin hingga pemeriksaan barang menjadi lebih efisien karena tidak ada duplikasi.

Penerapan ekosistem logistik nasional diperkirakan mampu menghemat ongkos logistik sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Hal ini bisa terwujud lantaran ekosistem logistik nasional memiliki sejumlah kelebihan.

Kelebihan tersebut di antaranya proses penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas (SP2) kini berjalan secara online 7x24 jam. Kemudian, pemesanan truk sudah bisa online dan proses inspeksi bersama.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Selain itu, tahapan pengangkutan dan bongkar-muat barang yang sebelumnya terdapat duplikasi dokumen pada 7 instansi, kini cukup melakukan pemberitahuan tunggal melalui single submission.

Pemerintah juga memperkirakan ekosistem logistik nasional akan menekan biaya logistik hingga 17% terhadap PDB dari saat ini sekitar 23,5%. Adapun biaya logistic Malaysia saat ini sebesar 13% terhadap PDB.

Pelabuhan yang saat ini menerapkan ekosistem logistik nasional yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Ke depan, jumlahnya akan terus ditambah.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Ekosistem logistik nasional juga akan terus disempurnakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020, demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ekosistem logistik nasional, biaya logistik, pelabuhan, bandara, dirjen bea cukai, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama