Pemerintah Kaji Penghapusan Pajak Pembelian Rumah Mewah

Kabar lainnya datang dari Pengamat Pajak DDTC menilai penerbitan Laporan Belanja Perpajakan tidak hanya bermanfaat dari segi transparansi kebijakan fiskal, melainkan juga sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan.

Selain itu, pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan (tax expenditure/TE) untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaannya dalam mendorong ekonomi. Pasalnya TE masih belum mampu untuk mendorong perekonomian nasional.

Berikut ringkasannya:

• Pemerintah akan Hapus Salah Satu Pajak Properti:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menimbang untuk menghapus PPh 22 atau PPnBM. Menurutnya penghapusan salah satu jenis pajak itu hanya akan berlaku pada sektor yang memberi dampak paling signifikan. Suahasil mengaku pengembang mengeluhkan adanya pajak ganda di properti yang menambah beban konsumen.

• Laporan Belanja Pajak Acuan Efektivitas Kebijakan Pajak

Kepala DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan tidak ada rumusan pasti berapa besar tax expenditure yang ideal. Beberapa negara OECD misalnya, memiliki belanja perpajakan yang besar dan berbeda-beda. Lazimnya, semakin besar nilai belanja perpajakan suatu negara, itu bisa dimaknai bahwa pemerintah negara bersangkuntan semakin murah hati pada rakyatnya. Kalau belanja perpajakannya besar, bisa dimaknai bahwa pemerintah itu generous.

• Penghapusan Pajak Properti Usulan REI:

Sekjen REI Totok Lusida mengaku rencana insentif pajak atas pembelian rumah mewah merupakan usulan REI setelah membandingkan dengan negara di ASEAN. Dia berharap insentif ini akan membuat pasar properti kembali tumbuh. Sektor properti memiliki ciri khas sendiri, setiap pemain mempunyai target sendiri, namun saling berkaitan. Jika segmen menengah ke atas bergairah, insentif pajak ini diprediksi akan mendorong segmen di bawahnya.

• Pemerintah Evaluasi Belanja Pajak:

Kepala BKF Suahasil Nazara menjabarkan proporsi PPh dalam belanja pajak akan mengalami perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya, seiring dengan berbagai langkah perluasan baik dari segi cakupan maupun mekanisme perolehan belanja pajak PPh seperti tax holiday maupun tax allowance. Adanya perbaikan terhadap realisasi insentif pajak ini yaitu tercermin dalam 6 bulan terakhir berhasil menarik 8 investasi dengan nilai sebesar Rp161,3 triliun.

• DJP Perluas Insentif Pajak:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan akan memperluas insentif pajak guna mendorong investasi lebih deras. Namun saat ini pembahasannya masih dalam proses oleh Kemenko Perekonomian. Adapula insentif lainnya yaitu pengurangan pajak untuk equity funding yang akan berlaku bagi perusahaan yang mencari pembiayaan investasi.

• Layanan Online Kepabeanan Tanpa Libur:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kawasan berikat mandiri sudah bisa diakses secara online sehingga eksportir tidak perlu lagi untuk datang ke lokasi. Pengusaha juga bisa melakukan upload data maupun download fasilitasnya secara online. Layanan kepabeanan ini dibuka 24 jam tanpa ada waktu libur. (Amu)