Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemerintah Klaim Dwelling Time Terus Menurun, Rata-Rata Jadi 2,74 Hari

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Klaim Dwelling Time Terus Menurun, Rata-Rata Jadi 2,74 Hari

Ilustrasi. Pekerja melakukan bongkar muat di terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/5/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Lembaga National Single Window (LNSW) mencatat waktu bongkar muat atau dwelling time di berbagai pelabuhan di Indonesia terus mengalami penurunan.

Kepala LNSW Agus Rofiudin mengatakan dwelling time di pelabuhan pada Mei 2023 rata-rata selama 2,74 hari. Angka dwelling time tersebut berada di bawah target sebesar 2,9 hari.

"Capaian dwelling time menunjukkan kinerja yang terus membaik dalam periode beberapa tahun terakhir," katanya, dikutip pada Selasa (13/6/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Agus menuturkan aspek kinerja LNSW salah satunya dapat diukur dari statistik dwelling time. Dalam beberapa tahun terakhir, tren capaian dwelling time juga terus menunjukkan perbaikan.

Dia menjelaskan angka dwelling time sempat menyentuh 4,06 hari pada 2017. Melalui berbagai upaya penyederhanaan ekosistem logistik, angka dwelling time akhirnya dapat turun secara bertahap setiap tahun.

"Besar harapan agar terus terjaga pada posisi yang lebih cepat dari 2,9 hari," ujarnya.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Implementasi NLE

Salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk menurunkan dwelling time antara lain melalui implementasi ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE).

Instruksi Presiden 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional telah mengamanatkan implementasi NLE untuk meningkatkan kinerja logistik nasional. Jika efisiensi logistik membaik, iklim investasi juga akan ikut meningkat.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjelaskan NLE telah diimplementasikan di 14 pelabuhan pada 2022. Pada tahun ini, NLE direncanakan dapat diimplementasikan di 32 pelabuhan dan 6 bandara.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Survei yang dilaksanakan pada tahun lalu menunjukkan kemajuan pembangunan NLE dari sisi delivery order (DO) online, surat penyerahan peti kemas (SP2) online, single submission karantina dan kepabeanan, single submission perizinan, serta autogate.

"Ini pada akhirnya bisa mendukung dwelling time yang lebih lebih rendah, serta penghematan dari sisi biaya dan waktu, yang juga menjadi target pemerintah untuk bisa mendukung kegiatan dunia usaha," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dwelling time, waktu bongkar muat, logistik, LNSW, inpres 5/2020, ekosistem logistik nasional, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama