Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

"Exit tax tidak memunculkan jenis pajak baru dan tidak perlu mengubah Undang-undang (UU) yang sudah ada. Exit tax justru memanfaatkan konstelasi UU PPh yang sudah ada, sebagai objek penghasilan yang diatur di Pasal 4 UU PPh," ujar Septian dalam Panel Session - International Tax Conference 2022 hari ini, Senin (5/12/2022).

Seperti diketahui, exit tax atau exit charge adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau perusahaan yang memindahkan domisilinya dari satu negara ke negara lain atau ketika terjadi transfer lintas batas atas aset suatu entitas.

Pada prinsipnya, exit tax dikenakan oleh suatu negara sebelum subjek pajak melepas status subjek pajak dalam negeri di negara tersebut. Pemindahan residensi dan restrukturisasi usaha ini pada akhirnya berpotensi menciptakan arus modal keluar sehingga pada akhirnya memunculkan motif penghindaran pajak.

"Exit Tax atau exit charge diterapkan dalam perubahan tempat tinggal dan restrukturisasi bisnis sehubungan dengan potensi arus keluar modal," tulis Septian dalam paper-nya.

Terkait dengan exit tax atas change of residency, imbuh Septian, Indonesia bisa menggunakan pemajakan atas capital gain yang sudah diatur lebih dulu dalam UU PPh. Hanya saja, otoritas perlu melakukan perluasan aspek atas deemed realization pada saat emigrasi.

"Kemudian, exit tax on business restructuring, kita bisa mengikuti prinsip remunerasi di transfer pricing tentang business restructuring," kata Septian.

Dalam paper-nya, Septian juga menekankan bahwa saat ini telah banyak negara yang mengadopsi kebijakan exit tax atau exit charge sebagai upaya memitigasi peluang penghindaran pajak. Namun, pro dan kontra membuntuti penerapan exit tax ini.

"Pro-nya adalah keadilan horizontal. Kontranya, potensi pajak ganda," kata Septian.

Kendati begitu, risiko munculnya pemajakan berganda ini bisa diantisipasi dengan metode kredit pajak atau pembebasan pajak di negara lawan transaksi. (sap)