Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Penerimaan Kepabeanan-Cukai Kontraksi 3,3 Persen Hingga Februari 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Kepabeanan-Cukai Kontraksi 3,3 Persen Hingga Februari 2024

Materi paparan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 mencapai Rp51,5 triliun. Angka tersebut setara 16% dari target pada APBN 2024 yang senilai Rp321 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Pada saat itu, realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp56,7 triliun.

"Ini juga masih mengalami kontraksi 3,2% dari penerimaan tahun lalu," katanya, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga: Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya

Secara terperinci, Sri Mulyani mengatakan realisasi cukai hingga Februari 2024 senilai Rp40,7 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 6,1%. Pada periode yang sama 2023, penerimaan cukai tercatat mencapai Rp43,34 triliun.

Dia kemudian memerinci realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang senilai Rp39,5 triliun atau setara 17,1% dari target APBN. Penerimaan CHT ini antara lain dipengaruhi oleh pola pelunasan yang jatuh tempo awal 2024 tetapi maju ke Desember 2023.

Sementara untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol realisasinya masing-masing sekitar Rp1,2 triliun dan Rp23,9 miliar, sejalan dengan aktivitas produksinya.

Baca Juga: Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

Dari sisi bea masuk, dia menjelaskan realisasinya senilai Rp8 triliun hingga Februari 2024 atau setara 13,9% dari target APBN. Dibandingkan dengan periode yang sama 2023, realisasi ini tumbuh tipis 1,5%.

Kinerja penerimaan bea masuk antara lain dipengaruhi oleh tarif efektif bea masuk yang sebesar 1,4%, pertumbuhan nilai impor 8,1%, serta rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp15.631.

Adapun untuk bea keluar, Suahasil menjelaskan realisasinya hingga Februari 2024 mencapai Rp2,8 triliun atau setara 15,9% dari target APBN. Bea keluar mampu tumbuh sebesar 37,3% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Baca Juga: Sri Mulyani Ajukan PMN Rp6,1 Triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah

Menurutnya, penerimaan bea keluar utamanya dipengaruhi oleh ekspor tembaga yang bea keluarnya senilai Rp2,4 triliun dan memiliki kontribusi sebesar 85%. Sementara pada bea keluar sawit, realisasinya Rp366,1 miliar atau menyumbang 13,2% dari total penerimaan bea keluar karena dipengaruhi penurunan harga.

"Penerimaan bea keluar ini karena faktor komoditas sangat penting [memengaruhi]," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Akhir Mei 2024, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan perpajakan, penerimaan kepabeanan dan cukai, penerimaan cukai, bea masuk, APBN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Juni 2024 | 09:30 WIB
KPUBC BATAM

KPUBC Batam Raup Rp176 Miliar dari Bea dan Cukai hingga Mei 2024

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ada Gelombang PHK Industri Tekstil, RI Siapkan Bea Masuk Antidumping

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun