Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pengumuman! DJP-DJBC-DJA-LNSW Bakal Perkuat Joint Program pada 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengumuman! DJP-DJBC-DJA-LNSW Bakal Perkuat Joint Program pada 2024

Gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan akan melanjutkan sinergi dalam bentuk joint program antara Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Anggaran (DJA), serta Lembaga National Single Window (LNSW) pada 2024.

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan joint program dilaksanakan sebagai upaya pemantapan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, wajib bayar, instansi pengelola, serta pengguna jasa. Menurutnya, pelaksanaan joint program juga diharapkan mampu memperluas basis penerimaan negara.

"Joint program kami lakukan dengan DJP, DJBC, LNSW, dan yang lain-lain," katanya, dikutip pada Rabu (14/6/2023).

Baca Juga: Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance

Isa mengatakan salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui program penerimaan negara Kemenkeu yakni optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Persentase realisasi penerimaan negara ini diharapkan mampu mencapai 100% pada tahun depan.

Output kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut di antaranya joint program. Joint program tersebut terdiri atas joint analysis, joint probis dan teknologi informasi, joint audit, joint collection (automatic blocking system), serta secondment baik dengan unit/instansi di internal maupun eksternal Kemenkeu.

Joint program menjadi agenda rutin Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, kepabeanan, cukai, maupun PNBP. Hal itu juga sejalan dengan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Baca Juga: Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Melalui kegiatan ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak dan/atau wajib bayar dapat meningkat, serta angka piutang bisa ditekan. Selain itu, unit-unit eselon I Kemenkeu juga saling bekerja sama untuk meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak dan/atau wajib bayar.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani turut menyebut joint program sebagai salah satu kegiatan untuk optimalisasi penerimaan di institusinya. Menurutnya, DJBC berkomitmen bekerja sama dengan unit eselon I Kemenkeu lainnya untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

"Tentunya ini satu langkah komitmen kami. Joint program ke depan ini menjadi salah satu hal yang sudah menjadi sistem yang kami lakukan, kolaborasi bertiga," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan keuangan, joint program, DJP, DJBC, LNSW, DJA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Untuk Saat Ini, Tidak Ada Pilihan Unduh Bupot Istri NPWP Gabung Suami

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama