Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

'Pengusaha Warteg Masih Awam Soal Pajak'

A+
A-
2
A+
A-
2
'Pengusaha Warteg Masih Awam Soal Pajak'

PANDEMI Covid-19 berdampak luas terhadap semua sektor ekonomi, tidak terkecuali bisnis warung tegal alias warteg. Hal tersebut dirasakan betul oleh Ketua Umum Warung Nusantara (Kowantara) Mukroni.

Pria asal Brebes ini menyampaikan bisnis kuliner seperti warteg perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Saat ini, bisnis warteg sudah mulai merambah saluran digital untuk memperluas jangkauan pasar seiring dengan pembatasan interaksi sosial

Mukroni yang sempat diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara pada September 2021 silam juga menjelaskan kondisi bisnis warteg, termasuk menyinggung soal insentif pajak. Berikut kutipan wawancara DDTCNews dengan Mukroni.

Sudah berapa lama Anda bergelut pada bisnis kuliner warteg ini?
Saat kuliah di Universitas Brawijaya Malang, saya aktif menjadi pengurus Koperasi Mahasiswa atau Kopma di UB. Melayani anggota yang kebanyakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti fotokopi, alat tulis, buku, dan lainnya.

Selesai kuliah, saya bekerja di Jakarta. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman asal Tegal dan Brebes yang berprofesi sebagai pedagang warteg. Beberapa kali dialog dan rembuk, Kowartara atau Koperasi Warteg Nusantara terbentuk pada 2011.

Ini merupakan gerakan ekonomi bersama atau gotong royong untuk menyejahterakan anggotanya dengan melayani anggota dengan harga yang kompetitif. Jadi, prinsipnya koperasi. Ini juga sejalan dengan basis keilmuan saja yang berkaitan dengan filosofi koperasi.

Seperti apa perubahan yang dirasakan Anda selaku pengusaha warteg saat ini?
Pandemi mempunyai dampak besar bagi pelaku usaha makanan seperti warteg karena adanya social distancing. Untuk itu, perlu ada perubahan dalam banyak hal dalam menjalankan bisnis. Perubahan tersebut antara lain pada sisi marketing yang biasanya offline.

Sekarang pola offline seperti itu perlu dirubah ke arah digitalisasi. Kami sekarang mulai melakukan upaya marketing melalui internet dan saluran online lainnya.

Bagaimana prospek dan dinamika UMKM khususnya warteg di Indonesia?
Kami ingin bersama membangun UMKM yang kuat dan saling sharing kemanfaatan. Melalui wadah Kowartara, diharapkan menjadi sinergi positif untuk sesama UMKM.

Saya berharap Kowantara dapat menjadi koperasi yang bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, baik dari permodalan, bahan baku, dan kebutuhan lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah mencapai era industri 4.0.

Anda sempat ke Istana Negara bertemu presiden, apa yang dibicarakan?
Kami selaku asosiasi pedagang meminta pemerintah melindungi UMKM. Sektor usaha ini mengalami tekanan berat akibat pandemi. Kami meminta pemerintah dapat mempermudah akses modal dan bantuan lainnya lantaran omzet usaha terus menurun.

Sejak 2020, pandemi Covid-19 sudah menyebabkan banyak UMKM tutup usaha, termasuk warteg.

Pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk UMKM selama ini, menurut Anda?
Kami menyambut baik insentif pajak yang sudah diberikan pemerintah. Pada situasi seperti ini, tentu kami meminta pajak tidak memberatkan UMKM. Apalagi, untuk yang baru berusaha. Nanti kalau UMKM sudah kuat, barulah UMKM membantu negara dengan membayar pajak.

Adakah pengalaman menarik berurusan dengan pajak?
Ya, sekarang pribadi-pribadi pengusaha warteg dalam menjalankan usaha sudah diwajibkan untuk mendapatkan NPWP.

Menurut saya, kebijakan ini perlu sosialisasi yang lebih masif lagi kepada pedagang. Mereka masih awam soal pajak. Kami juga melihat masih banyak pedagang warteg yang nantinya punya NPWP, tetapi malah takut dipajakin.

Di luar rutinitas kerja, kegiatan apa yang Anda lakukan?
Sekarang saya sering ikut kegiatan pengajian, silahturahmi dengan teman-teman warteg dan UMKM lainnya untuk menambah ilmu dan pengalaman. Saya juga punya hobi yang sering dilakukan seperti membaca buku dan traveling.

Apa definisi sukses menurut Anda?
Sukses menurut saya ketika kita bisa bermanfaat untuk sesama, saling menolong, dan bekerja sama sehingga kita sukses bersama. Bukan sendiri-sendiri yang sukses. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sosok, Ketum Warung Nusantara Mukroni, umkm, pajak, warteg, edukasi,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:30 WIB
UU BEA METERAI

Ini Jerat Hukum yang Menanti bagi Pembuat dan Penjual Meterai Palsu

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:05 WIB
LAYANAN PAJAK

Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama