Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Perbanyak Acara Olahraga, Menpora Ini Minta Insentif Pajak Ditambah

A+
A-
0
A+
A-
0
Perbanyak Acara Olahraga, Menpora Ini Minta Insentif Pajak Ditambah

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews - Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hannah Yeoh meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan lebih banyak insentif kepada penyelenggara dan sponsor pajak untuk mendukung acara-acara olahraga.

Yeoh mengatakan insentif pajak yang menarik perlu diberikan agar makin banyak acara olahraga di Malaysia. Rencananya, ia akan membicarakan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan agar memasukkan insentif pajak untuk agenda olahraga pada APBN-P 2023.

"Saya akan membicarakan ini dengan Kemenkeu karena ketika alokasi anggaran [untuk olahraga] terbatas dan hanya sedikit insentif yang ditawarkan untuk penyelenggara acara dan sponsor. Mereka bisa mati," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Yeoh menuturkan usulan tersebut sudah didengung-dengungkan sejak beberapa tahun lalu, tetapi tak kunjung terealisasi. Dia berharap usulan pemberian insentif pajak tersebut dapat dimasukkan dalam APBN-P 2023, yang bakal disampaikan pada 24 Februari mendatang.

Dia menilai pemerintah perlu membuat langkah yang berani untuk mendorong sektor olahraga. Menurutnya, pemberian insentif kepada penyelenggara dan sponsor acara olahraga pada akhirnya juga bakal berdampak pada perekonomian.

Yeoh menyebut pemberian insentif pajak tambahan sudah diusulkan oleh pelaku usaha sejak beberapa waktu lalu. Namun demikian, ia belum memerinci usulan insentif pajak yang akan diajukan kepada Kemenkeu.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Selain itu, lanjutnya, pelaku usaha juga meminta kemudahan izin penyelenggaraan acara olahraga. Dia pun mencanangkan one-stop centre open day guna mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan acara olahraga setiap bulan.

Yeoh juga menyinggung inkonsistensi ketentuan yang diberlakukan pemerintah daerah sehubungan dengan pengoperasian fasilitas olahraga. Misal, penetapan biaya perizinan yang tidak proporsional karena tidak berdasarkan jenis industri.

"Ini sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pemerintah menyosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat," ujarnya seperti dilansir freemalaysiatoday.com.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Yeoh menambahkan para pelaku usaha di industri olahraga juga meminta skema asuransi yang lebih murah, khususnya untuk olahraga berisiko tinggi seperti rugby. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : malaysia, pajak, pajak internasional, insentif pajak, acara olahraga, menpora

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama