PKP Pedagang Eceran Resmi Mencakup Pelaku PMSE

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak (DJP) Bonarsius Sipayung mengatakan revisi ketentuan PKP PE dalam PP 9/2021 bertujuan menciptakan level playing field antara pedagang eceran konvensional dan PMSE.

"Dunia online sekarang berkembang dan perdagangan eceran tidak harus cash-and-carry, pembayaran bisa melalui debit atau sistem lain. Ini di lapangan menimbulkan persaingan yang tidak sama antara usaha konvensional dan online," katanya, Rabu (24/2/2021).

Dengan PP 9/2021 yang baru saja terbit bulan ini, pedagang eceran kini didefinisikan sebagai pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa kepada konsumen akhir dan tidak terbatas pada pembayaran dalam bentuk cash-and-carry.

"Semua sama saja perlakuannya sepanjang penyerahan ke konsumen akhir maka berhak menerbitkan faktur pajak pedagang eceran," ujar Bonarsius.

Nanti, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh PKP PE melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN akan diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Sebelum Pasal 20 PP 1/2012 direvisi, pedagang eceran adalah pengusaha yang menjual barangnya melalui suatu tempat penjualan eceran langsung ke konsumen akhir, penjualan eceran ke konsumen akhir tanpa kontrak, dan penjualan yang dilakukan secara tunai dengan penjual yang langsung menyerahkan barangnya kepada pembeli seketika barang tersebut dibayar. (rig)