Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

PKP Selain Instansi Pemerintah Wajib Pakai e-SPT PPN 1107 PUT Terbaru

A+
A-
6
A+
A-
6
PKP Selain Instansi Pemerintah Wajib Pakai e-SPT PPN 1107 PUT Terbaru

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi 2022 di DJP Online telah tersedia dan dapat digunakan wajib pajak.

Suryo mengatakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 harus digunakan pemungut PPN non-instansi pemerintah dan pihak lain. Menurutnya, aplikasi tersebut bakal mempermudah wajib pajak melaksanakan pemungutan PPN.

"Ini memang harus digunakan karena kami menginginkan pemungutan PPN oleh para pemungut PPN menjadi lebih mudah dan juga mutakhir sebetulnya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (11/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Suryo menuturkan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web sudah tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik. Fitur tersebut sudah tersedia dalam menu Lapor pada DJP Online.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2022

Ketentuan SPT Masa PPN bagi pemungut selain instansi pemerintah dan untuk pihak lain telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-14/PJ/2022. Beleid tersebut berlaku mulai masa pajak Oktober 2022 dan PER-147/PJ/2006 dinyatakan tidak berlaku.

Seiring dengan dirilisnya e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022, seluruh pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan e-SPT yang baru itu untuk SPT Masa PPN 1107 PUT sejak masa pajak Oktober 2022.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pemungut PPN selain instansi pemerintah adalah pemungut yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16A UU PPN, termasuk atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

Sementara itu, pihak lain ialah pihak yang ditunjuk menteri keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan Pasal 32A UU KUP s.t.d.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Ke depan pun, para pemungut juga akan kami treat yang sama, tetapi fokus sekarang ialah untuk pemungut yang selain instansi pemerintah, yang menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT ini," ujar Suryo. (rig)

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak suryo utomo, e-spt, PPN, e-spt ppn 1107 PUT versi 2022, administrasi pajak, pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:05 WIB
LAYANAN PAJAK

Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama