Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pulihkan Ekonomi, Indonesia Minta Kerja Sama Konkret Antarnegara G-20

A+
A-
0
A+
A-
0
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Minta Kerja Sama Konkret Antarnegara G-20

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) sebelum Working Session 3 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (16/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Fikri Yusuf/wsj/22.

NUSA DUA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia meminta kepada setiap negara anggota G-20 untuk melakukan kerja sama yang bersifat konkret guna mendukung pemulihan ekonomi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kerja-kerja konkret negara-negara G-20 dan organisasi mitra telah dikompilasikan dalam Lampiran B dari G-20 Bali Leaders' Declaration berjudul G-20 Action for Strong and Inclusive Recovery.

"Ini adalah daftar proyek kerja sama. Mengapa ada lampiran seperti itu? Ini untuk memenuhi janji Indonesia yang hendak mendorong G-20 lebih dekat dengan kerja sama yang bersifat konkret," katanya, dikutip pada Kamis (17/11/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Retno menyebut terdapat 361 proyek kerja sama yang terlampir dalam Lampiran B yang berfokus pada 3 sektor prioritas antara lain bidang kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi.

"Selain capaian deklarasi itu sendiri, banyak hal yang kami lakukan untuk membumikan G-20 untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Untuk diketahui, para pemimpin dan perwakilan dari negara-negara anggota G-20 resmi mencapai kesepakatan atas G-20 Bali Leaders' Declaration.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Leaders' Declaration memuat 52 paragraf. Paragraf terkait dengan perang di Ukraina adalah paragraf yang paling alot dibahas oleh para negara anggota G-20. Presiden Joko Widodo menyebut Rusia turut menyetujui Leaders' Declaration meski terdapat paragraf terkait perang di Ukraina tersebut.

"Ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu. Meski alot, tetapi telah disahkan," ujar presiden.

Dalam Leaders' Declaration dinyatakan perang di Ukraina telah memberikan dampak buruk terhadap perekonomian. Perang dinilai menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi, mengganggu rantai pasok, dan memberikan ancaman terhadap stabilitas keuangan.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

"Meskipun G-20 bukanlah forum keamanan, kami berpandangan masalah keamanan bisa memberikan konsekuensi signifikan terhadap perekonomian global," bunyi Leaders' Declaration. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menlu retno, ktt g-20, kesehatan, ekonomi digital, kerja sama internasional, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama