Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

"Oleh karena [pencairan] belanja di daerah mengalami kontraksi, transfer [dari pusat ke daerah] berhenti jadi dana pemda yang ada di perbankan. Hampir semua daerah memiliki dana di perbankan," katanya, Kamis (23/6/2022).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, saldo pemda tertinggi berada di wilayah Jawa Timur senilai Rp25,84 triliun, sedangkan saldo pemda terendah berada di wilayah Sulawesi Barat sejumlah Rp1,15 triliun.

Belanja daerah per Mei 2022 tercatat hanya Rp241,15 triliun atau turun 9,4% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Seluruh jenis belanja mulai dari belanja pegawai hingga belanja perlindungan sosial kompak mengalami kontraksi. Realisasi belanja perlindungan sosial hanya Rp2,42 triliun atau turun 2,42% dibandingkan dengan realisasi pada Mei 2021.

"Ini yang menjadi persoalan. APBD belum mendorong pemulihan ekonomi, sama seperti pusat. Kita merasa bahwa belanja masih belum sepenuhnya terealisasi," ujar Sri Mulyani.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menyebut terdapat pemda-pemda tertentu yang terindikasi menempatkan dana APBD di bank untuk mendapat tambahan pendapatan dari bunga.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni pun mendorong pemda untuk segera membelanjakan dananya guna mendorong perekonomian daerah.

"Agar perekonomian ini bisa segera diperbaiki dan kondisi di daerah makin membaik, anggaran ini tidak disimpan, tetapi segera dibelanjakan," sebut Fatoni beberapa waktu yang lalu. (rig)