Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

"Kami menampung masukan dari para pelaku industri mengenai kendala-kendala yang dihadapi terkait peningkatan produktivitas dan daya saingnya," kata Adie dalam keterangan pers, dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Nihilnya lartas terhadap produk tekstil impor memunculkan kekhawatiran pelaku industri.

Sebelumnya, industri kecil dan menengah (IKM) garmen dan sepatu menikmati kenaikan permintaan sebesar 30% hingga 50% dari dalam negeri dengan berlakunya aturan pertimbangan teknis (pertek) untuk barang impor, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Namun, para pelaku IKM garmen dan sepatu khawatir dalam waktu dekat, pasar akan kembali dibanjiri impor pakaian jadi dan sepatu impor.

Ketua Ikatan Pengusaha Konfeksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman menilai hal tersebut dapat menyebabkan banyak IKM kembali melemah dan akan terjadi penutupan produksi. Pemerintah pun didorong untuk kembali memberlakukan perlindungan pasar dari gempuran impor, baik melalui pertek maupun aturan lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan subsektor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai 2,64% (yoy) pada kuartal I/2024. Sementara itu, pada periode yang sama, permintaan luar negeri untuk produk tekstil dan pakaian jadi juga mengalami peningkatan volume, yaitu sebesar 7,34% (yoy) untuk produk tekstil dan 3,08% (yoy) untuk pakaian jadi.

Selain pesanan ekspor, stabilitas konsumsi rumah tangga domestik juga membantu mendorong pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi. Konsumsi domestik didukung pelaksanaan pemilu 2024, banyaknya hari libur dan cuti bersama nasional, serta momen Lebaran.

Kemenperin optimistis pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi dapat semakin optimal apabila pencegahan konsumsi pakaian bekas atau thrifting dan pengawasan pasar sesuai aturan yang berlaku terhadap barang-barang impor lebih ditingkatkan.

Sebelumnya, pemerintah merevisi Permendag 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid tersebut merelaksasi aturan impor. Pertimbangan teknis (pertek) tidak lagi jadi syarat untuk memperoleh persetujuan impor.

Kebijakan itu diambil pemerintah sebagai respons atas penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, buntut berlakunya pertek oleh aturan impor Permendag Nomor 36 Tahun 2023. (sap)