Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Respons Lesunya Ekonomi Global, Ini 4 Strategi Pemerintah

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan empat stategi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah lesunya ekonomi global. Langkah tersebut akan menjadi kerangka kerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan empat strategi tersebut adalah pertama, melakukan transformasi ekonomi secara bertahap. Transformasi tersebut diarahkan agar pelaku usaha memiliki nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Kedua, memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita cenderung tertinggal dengan negara lain terkait kualitas SDM dan ini merupakan kebutuhan mendesak baik pada tingkatan SMK vokasi hingga politeknik di perguruan tinggi,” katanya dalam acara bertajuk 'Arah Baru Perdagangan dan Investasi di Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi', Selasa (15/10/2019).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan upaya perbaikan kualitas SDM akan ditopang dengan kebijakan fiskal. Insentif ditawarkan kepada sektor swasta untuk ikut membenahi kualitas SDM melalui super tax deduction kegiatan vokasi dan riset.

Menurut Darmin, perbaikan SDM sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Komponen SDM merupakan tulang punggung untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sisi ketenagakerjaan.

Ketiga, melakukan reformasi total dalam ranah perizinan usaha. Terobosan kebijakan lewat omnibus law perizinan disiapkan sebagai instrumen untuk mengoreksi 72 undang-undang terkait perizinan yang dinilai menghambat kegiatan investasi di Indonesia.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

“Dengan omnibus law ini semua perizinan tanggung jawab tertingginya ada kepada presiden bukan pada level menteri seperti saat ini,” paparnya.

Keempat, mendorong kegiatan investasi. Instrumen fiskal menjadi andalan untuk menggenjot investasi pada sektor penunjang ekonomi nasional. Darmin menyebutkan insentif tax holiday sudah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi.

Insentif tersebut, lanjut Darmin, diarahkan kepada empat sektor hulu utama yakni industri besi dan baja, petrokimia, kimia dasar dan infrastruktur. Keempat sektor tersebut merupakan penyumbang utama komponen impor bahan baku dan barang modal.

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

“Ada fasilitas tax holiday dan perincian KBLI-nya bukan closed list dan ini dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal dari empat blok sektor usaha tadi,” imbuhnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perekonomian Indonesia, PDB, Darmin Nasution, transformasi ekonomi, insentif

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sandiaga Ajak Pengusaha Beri Sumbangan untuk Seni, Ada Insentif Pajak

Sabtu, 22 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Wah! Problem RI Ternyata Bukan Utang, Tapi Rasio Pajak yang Rendah

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama