Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan dan Parkir di DKI Segera Disahkan

"Kami menyepakati akan menggelar rapat paripurna pada 7 September 2020 pukul 13.00 WIB," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2020).

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Pantas Nainggolan mengatakan dua raperda pajak yang hendak disahkan pekan depan merupakan perda warisan periode DPRD DKI Jakarta sebelumnya yang sudah dibahas dan siap disahkan sebagai payung hukum.

"Bapemperda melaporkan dalam forum ini bahwa kami telah menyelesaikan dua pembahasan dan menyatakan bahwa keduanya siap diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi perda," ujar Pantas.

Melalui revisi Perda Pajak Parkir, Pemprov DKI Jakarta bakal meningkatkan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% dengan jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir sebagai dasar pengenaan pajak (DPP).

Revisi perda pajak parkir juga mewajibkan kepada wajib pajak penyelenggara tempat parkir untuk menggunakan sistem online dalam transaksi usahanya. Sistem online harus sudah diterapkan paling lambat 6 bulan sejak perda terbaru pajak parkir diundangkan.

Untuk perda pajak penerangan jalan, pemprov meningkatkan tarif sekaligus mengubah skema penghitungan tarif yang selama ini berlaku. Tarif yang awalnya maksimal sebesar 2,4% akan dinaikkan menjadi 5%.

Lalu, tarif akan dihitung berdasarkan penggunaan, yaitu pelayanan sosial, rumah tangga, dan bisnis. Pelayanan sosial yang menggunakan daya 220 VA-200 kV dikenai tarif 3% dan para pengguna di atas daya 200 kVA dipatok 4%.

Pengguna rumah tangga yang menggunakan 1.300 VA dikenai tarif PPJ maksimal 2,4%, pengguna 2.200 VA dikenai tarif 3%, pengguna daya 3.500 VA hingga 5.500 VA sebesar 4%, dan pengguna 6.600 VA ke atas sebesar 5%.

Selanjutnya, tarif untuk bisnis yang menggunakan daya 450 VA dikenai 2,4%, pengguna 900 VA dikenai 3%, pengguna 1.300 VA 3,5%, pengguna 2.200-5.500 VA 4%, pengguna 6.600 VA-200 kVA 4.5%, dan pengguna di atas 200 kVA sebesar 5%. (rig)