Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

RI Pimpin Forum Perpajakan Asean, Bahas Konsensus Global Sampai Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
RI Pimpin Forum Perpajakan Asean, Bahas Konsensus Global Sampai Cukai

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar pertemuan Asean Forum on Taxation (AFT) ke–17 dan Asean Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) ke–14 dalam rangka mandat Keketuaan Asean.

Sebagai pemegang Keketuaan Asean, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan penting dan mencapai prioritas AFT dan SF-ET 2023.

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan seluruh anggota negara Asean dan Sekretariat Asean untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya domestik, basis pajak, mendorong keadilan pajak, serta meningkatkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di kawasan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (8/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sesuai dengan cetak biru Asean Economic Community (AEC), negara anggota Asean berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai masyarakat ekonomi yang lebih terintegrasi. Isu perpajakan memiliki peran penting dalam perkembangan dan stabilitas ekonomi kawasan.

Dalam AFT ke-17, delegasi membahas tantangan kebijakan pajak ke depan. Salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya penguatan jaringan P3B antarnegara Asia Tenggara melalui penerapan multilateral instrument (MLI).

Pertukaran Informasi Perpajakan

Pertukaran informasi perpajakan antaryurisdiksi juga perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan standar internasional. Untuk mendorong investasi, layanan administrasi untuk pengajuan keringanan pajak dan restitusi pajak juga harus ditingkatkan.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Selanjutnya, delegasi juga membahas perkembangan dari negosiasi atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Dalam pertemuan SF-ET ke-14, para delegasi mendiskusikan upaya untuk melengkapi pertukaran data serta kerja sama penerapan kebijakan cukai rokok dan minuman beralkohol.

Para delegasi juga saling bertukar pengalaman terkait dengan cukai minuman berpemanis. Negara yang sudah menerapkan cukai minuman berpemanis antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Tak hanya itu, delegasi-delegasi juga saling bertukar pengalaman mengenai pengenaan cukai atas rokok elektronik. Negara yang sudah mengenakan atas rokok elektrik yakni Indonesia dan Filipina. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemenkeu, AFT ke-17, kerja sama internasional, pajak, cukai, perpajakan, Asean, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:05 WIB
LAYANAN PAJAK

Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama