RUU PPN PMSE Digodok, Dorong Perlakuan yang Setara di Filipina

"RUU ini akan menggarisbawahi perlunya layanan digital yang disediakan oleh penyedia layanan digital di luar negeri dikenakan PPN jika dikonsumsi di dalam wilayah negara kita," katanya, dikutip pada Jumat (9/2/2024).

Gatchalian mengatakan undang-undang yang berlaku saat ini hanya mengatur pengenaan PPN layanan digital yang disediakan oleh perusahaan di dalam negeri. Sedangkan melalui RUU, pemerintah akan dapat mulai pengenaan PPN PMSE dari penyedia layanan di luar negeri.

Dia pun berharap RUU ini mampu menghilangkan berbagai ambiguitas dalam ketentuan PPN PMSE. Alasannya, ambiguitas berpotensi membuat upaya pemungutan PPN PMSE tidak optimal.

RUU akan mewajibkan semua pelaku usaha PMSE untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan PPN sebesar 12% kepada otoritas. Namun, RUU akan tetap mempertahankan fasilitas pembebasan PPN atas layanan pendidikan online, termasuk kursus, seminar, dan pelatihan online oleh lembaga pendidikan swasta atau pemerintah yang terakreditasi.

"Dengan ketentuan ini, tujuan akhir kami jelas. Kami berkomitmen untuk membuka jalan bagi kesetaraan persaingan usaha di antara penyedia layanan digital," ujarnya gmanetwork.com.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menyampaikan proyeksi PPN PMSE berpotensi menambah penerimaan negara senilai PHP83,3 miliar Rp23,29 triliun pada 2024 hingga 2028. (sap)