Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Setoran Bea Cukai Turun 16 Persen, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Bea Cukai Turun 16 Persen, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan)di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Mei 2023 mencapai Rp118,36 triliun atau setara dengan 39,04% dari target pada APBN 2023 senilai Rp245,44 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 16% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kinerja negatif itu dipengaruhi penerimaan bea keluar dan cukai yang turun.

"Bea cukai mengalami pertumbuhan negatif 15,64% karena beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan lingkungan global yang membuat banyak harga komoditas mengalami koreksi," katanya, dikutip pada Selasa (27/6/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sri Mulyani menuturkan kontraksi pada penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan anjloknya setoran bea keluar. Realisasi setoran bea keluar hingga Mei 2023 mencapai Rp5,15 triliun, turun 68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi pada penerimaan bea keluar disebabkan penurunan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), volume ekspor mineral, serta tarif bea keluar tembaga. Misal pada CPO, setoran bea keluar turun 64% dipengaruhi harga CPO yang lebih rendah ketimbang tahun lalu.

Kemudian, bea keluar tembaga juga turun 82,04% dipengaruhi turunnya volume ekspor 17,77% dan penurunan tarif bea keluar dari 2,5% menjadi 0% seiring dengan upaya penguatan hilirisasi industri oleh pemerintah.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Kinerja Positif Bea Masuk

Dari sisi bea masuk, realisasinya Rp20,41 triliun, tumbuh 7,87%. Kinerja bea masuk yang positif disebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat menjadi US$5,17, serta tarif efektif yang naik men jadi 1,46% meskipun utilisasi free trade agreement naik menjadi 34,95%.

"Pertumbuhan dari bea masuk, terutama dari komoditas yang menopang industri kendaraan bermotor. Dalam hal ini, untuk otomotif kita, itu masih menunjukkan adanya suatu aktivitas positif yang cukup besar," ujar Sri Mulyani.

Terkait dengan cukai, Sri Mulyani menjelaskan realisasi penerimaannya turun 12,73%. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan produksi hasil tembakau golongan 1 dan tingginya basis penerimaan pada periode yang sama 2022.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Produksi hasil tembakau pada Mei 2023 mengalami kenaikan 78,83%. Namun, apabila dilihat secara akumulatif Januari-Mei 2023, produksinya mengalami kontraksi 3,7%.

"Penurunan [produksi] ini terutama di golongan 1 dan 2 yang mengalami kenaikan tarif cukai paling tinggi, sedangkan tarif di golongan 3 yang relatively sangat rendah dan kenaikannya juga sangat kecil, justru mengalami kenaikan produksi, yaitu 24,68%," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, penerimaan perpajakan, bea, cukai, DJBC, bea keluar, bea masuk, komoditas, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Apa Tantangan Pengembangan Smelter RI? Ternyata Ketersediaan Listrik

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Single Submission Pabean-Karantina pada TPB Mulai Diuji Coba

Rabu, 03 Juli 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama