Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

SPT Biden Diaudit, Otoritas Pajak Temukan Adanya Kurang Bayar

A+
A-
2
A+
A-
2
SPT Biden Diaudit, Otoritas Pajak Temukan Adanya Kurang Bayar

Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - White House AS menyebut Internal Revenue Service (IRS) telah melakukan audit atas SPT Tahunan yang disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden selama 2 tahun menjabat.

Deputi Juru Bicara White House AS Andrew Bates mengatakan IRS bahkan menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak oleh Biden untuk tahun pajak 2021.

"Pada 2021, IRS menemukan kekurangan pembayaran pajak US$13. Kebijakan IRS sesungguhnya memungkinkan presiden untuk tidak membayar kekurangan tersebut. Namun, presiden memilih untuk membayar," katanya, dikutip pada Senin (26/12/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Dalam SPT Tahunan 2021 tersebut, Biden dan istri menyampaikan bahwa penghasilan bruto tercatat US$607.336 dan pajak yang dibayar senilai US$157.414. Tarif pajak efektif yang ditanggung Biden dan istri mencapai 25,9%.

Untuk diketahui, presiden petahana di AS memiliki tradisi memublikasikan SPT Tahunan. Tradisi ini dimulai sejak 1970-an, tetapi sempat terhenti pada era kepresidenan Donald Trump. Trump berdalih SPT-nya tidak dapat disampaikan ke publik karena SPT-nya diaudit oleh IRS.

Namun, seperti dikutip dari cbsnews.com, Komite Perpajakan DPR AS baru-baru ini mencapai kesepakatan untuk merilis SPT Tahunan milik Trump ke publik untuk tahun pajak 2015 hingga 2020.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Dalam SPT tersebut diketahui bahwa Trump hanya membayar pajak senilai US$1.500 pada 2016 dan 2017. Pada 2020, Trump sama sekali tidak membayar pajak dan justru mendapatkan restitusi senilai US$5,47 juta.

Tak hanya itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Perpajakan DPR AS juga menunjukkan IRS tidak mengaudit SPT milik Trump untuk tahun pajak 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Audit hanya dilakukan atas SPT tahun pajak 2016. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, IRS, kurang bayar, pajak, pajak internasional, presiden joe biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama