Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sri Mulyani Sebut Risiko Perlambatan Pemulihan Ekonomi Makin Besar

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut Risiko Perlambatan Pemulihan Ekonomi Makin Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan risiko perlambatan pemulihan ekonomi, baik di masing-masing negara, kawasan, maupun secara global meningkat secara signifikan.

Menurut menkeu, proses pemulihan ekonomi saat ini masih sangat dini. Belum lagi, peningkatan tensi geopolitik perang di Ukraina menimbulkan konsekuensi, yaitu berimbas terhadap kenaikan harga komoditas dan inflasi.

“Efek limpahan kenaikan harga komoditas yang sangat ekstrem yang kemudian membuat inflasi ini menciptakan tantangan pada pilihan kebijakan yang sangat kompleks di tiap-tiap negara, termasuk di Asean,” katanya, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sri Mulyani menuturkan peningkatan harga komoditas secara implisit akan mendorong peningkatan pendapatan negara sehingga akan lebih mudah bagi Indonesia untuk secara bertahap menurunkan defisitnya dari tahun ke tahun.

Kendati demikian, lanjutnya, hal tersebut juga menciptakan pilihan kebijakan untuk memberikan tambahan subsidi bagi masyarakat untuk melindungi mereka dari dampak inflasi atau goncangan lainnya pascapandemi.

“Setelah itu, mendukung pemulihan ekonomi terutama dari sisi bisnis dan produksi. Namun yang ketiga, kita harus terus menjaga kesehatan fiscal tools kita agar berkelanjutan dan terus menciptakan stabilitas,” tutur menkeu.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional. Menurutnya, Asean harus menunjukkan bahwa kerjasama dapat terus dilanjutkan untuk melindungi kinerja ekonomi regional yang relatif baik saat ini.

“Saya sangat menghargai kerja sama yang kuat dan berkelanjutan dari Asean, dan kami berharap semangat kerja sama seperti ini akan terus berlanjut dan menjadi simbol yang sangat penting dari organisasi Asean,” ujarnya. (rig)

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, ekonomi, pemulihan ekonomi, Asean, rusia, ukraina, tensi geopolitik, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 17:00 WIB
UU BEA METERAI

Awas! Penjual hingga Pengguna Meterai Bekas Bisa Dijatuhi Sanksi

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama