Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sudah Lewat Tanggal 20, WP Masih Bisa Lapor Realisasi Insentif PPh 25

A+
A-
4
A+
A-
4
Sudah Lewat Tanggal 20, WP Masih Bisa Lapor Realisasi Insentif PPh 25

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan PPh Pasal 25 pada 21 hingga 23 Februari 2022 masih berkesempatan untuk menyampaikan laporan realisasi insentif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak yang baru menyampaikan pemberitahuan pada 21 hingga 23 Februari 2022 dapat menyampaikan laporan realisasi kemudian.

"Namun untuk pelaporan realisasi pada bulan berikutnya agar tetap dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir," ujar Neilmaldrin, dikutip Senin (28/2/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah kembali memberikan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% kepada wajib pajak sektor-sektor tertentu.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 3/2022, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan atas 156 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Bila diperinci, KLU penerima insentif kali ini adalah sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan.

Bila wajib pajak hendak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sejak masa pajak Januari 2022, wajib pajak perlu menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif sampai dengan 30 hari terhitung sejak PMK 3/2022. PMK 3/2022 sendiri telah diundangkan dan berlaku sejak 25 Januari 2022.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Setelah pemberitahuan disampaikan, wajib pajak bisa memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga masa pajak Juni 2022.

Selain harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif, wajib pajak perlu menyampaikan laporan realisasi insentif setiap bulannya melalui DJP Online. Laporan realisasi harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (sap)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : insentif pajak, insentif perpajakan, diskon pajak, pandemi Covid-19, PEN, PPh Pasal 25, diskon angsuran PPh Pasal 25

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Cidz

Senin, 28 Februari 2022 | 10:49 WIB
klu saya sudah termasuk padahal sesuai pmk 3/2020 praktik dokter umum 86201.. di profil djp tertulis praktik dokter umum, di eform juga tertulis praktik dokter umum 86201.. kok error kesalahan (DT). Anda tidak diperkenankan melaporkan realisasi, karena tidak termasuk WP sebagi penerima fasilitas waj ... Baca lebih lanjut

Cidz

Senin, 28 Februari 2022 | 10:49 WIB
klu saya sudah termasuk padahal sesuai pmk 3/2020 praktik dokter umum 86201.. di profil djp tertulis praktik dokter umum, di eform juga tertulis praktik dokter umum 86201.. kok error kesalahan (DT). Anda tidak diperkenankan melaporkan realisasi, karena tidak termasuk WP sebagi penerima fasilitas waj ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sumbangan Dana Abadi Perguruan Tinggi Diusulkan Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 18:35 WIB
KP2KP BANGGAI LAUT

Pedagang Beras Didatangi Petugas Pajak, Omzetnya Rp20 Juta Per Hari

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama