Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

DJPK

Data Pajak Pusat dan Daerah Dipertukarkan, Begini Kata KPK

Rabu, 23 Agustus 2023 | 09:35 WIB

BERITA PAJAK HARI INI

Data Pajak Pusat dan Daerah Dipertukarkan, Begini Kata KPK

Hingga sekarang, ada 367 pemda dari total 552 pemda seluruh Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.

113 Pemda Jalin Kerja Sama Optimalisasi Pajak dengan DJP-DJPK Kemenkeu

Selasa, 22 Agustus 2023 | 14:57 WIB

PAJAK DAERAH

113 Pemda Jalin Kerja Sama Optimalisasi Pajak dengan DJP-DJPK Kemenkeu

Masih ada sekitar 33% yang belum menjalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dengan DJP dan DJPK.

Permudah Penyusunan Raperda Pajak, Kemenkeu Luncurkan Buku Pedoman

Rabu, 12 Juli 2023 | 10:24 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Permudah Penyusunan Raperda Pajak, Kemenkeu Luncurkan Buku Pedoman

Buku menyajikan contoh konsep raperda pajak daerah yang telah didesain berdasarkan UU HKPD, PP 35/2023, dan peraturan terkait lainnya.

Pemda Bisa Kenakan PBB Lebih Tinggi untuk Kos-Kosan, Ini Kata DJPK

Jum'at, 07 Juli 2023 | 14:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemda Bisa Kenakan PBB Lebih Tinggi untuk Kos-Kosan, Ini Kata DJPK

Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) PP 35/2023, dasar pengenaan PBB adalah sebesar 20% hingga 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Objek dan Non-Objek Pajak Daerah Perlu Didata Pemda, Begini Alasannya

Kamis, 06 Juli 2023 | 14:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Objek dan Non-Objek Pajak Daerah Perlu Didata Pemda, Begini Alasannya

Kementerian Keuangan mengimbau pemda untuk melakukan pendataan objek dan non-objek pajak daerah berdasarkan skala prioritas.

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi

Melalui RPP KUPDRD, ketentuan perpajakan di daerah bakal disederhanakan dan memperluas objek pajak yang menjadi kewenangan daerah.

DJPK Sebut Direktorat Pajak Daerah Terbentuk Paling Lambat 1 Juli 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 14:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

DJPK Sebut Direktorat Pajak Daerah Terbentuk Paling Lambat 1 Juli 2023

Pembentukan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari penajaman fungsi dan penyederhanaan birokrasi melalui delayering.

Pemda Diminta Pakai NIK dalam Struktur Data Pajak yang Dipertukarkan

Senin, 16 Januari 2023 | 08:59 WIB

BERITA PAJAK HARI INI

Pemda Diminta Pakai NIK dalam Struktur Data Pajak yang Dipertukarkan

Salah satu masalah optimalisasi realisasi potensi penerimaan pajak daerah terkait dengan data matching.

Bertukar Data dengan DJP, Pemda Masih Sulit Realisasikan Potensi Pajak

Jum'at, 13 Januari 2023 | 18:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Bertukar Data dengan DJP, Pemda Masih Sulit Realisasikan Potensi Pajak

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemda dalam mengoptimalisasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan DJP.

Provinsi dan Kabupaten/Kota Punya Diskresi untuk Sinergi Tagih Pajak

Selasa, 10 Januari 2023 | 09:19 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Provinsi dan Kabupaten/Kota Punya Diskresi untuk Sinergi Tagih Pajak

Sinergi tersebut dapat berupa pendataan bersama, penagihan bersama, dan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah lainnya.

Tag Terkait

#transfer daerah

#retribusi daerah

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.