Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
dirjen pajak suryo utomo

 
Jum'at, 24 November 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Dirjen pajak menyatakan pemerintah sudah merancang peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan terkait dengan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21.
Kamis, 26 Oktober 2023 | 11:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Dalam Laporan Semester I/2023 disebutkan outlook penerimaan pajak akan mencapai 105,8% dari target awal pada UU APBN 2023 senilai Rp1.718 triliun.
Kamis, 21 September 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Institusi yang dimaksud ialah pihak lain yang selama ini mensyaratkan penggunaan NPWP sebelum memberikan layanan administrasi.
Rabu, 20 September 2023 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Integrasi NIK sebagai NPWP mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan bakal berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.
Rabu, 23 Agustus 2023 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Berdasarkan PP 35/2023, nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) orang pribadi perlu dihubungkan dengan NIK.
Senin, 14 Agustus 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mensyaratkan NPWP harus mulai menggunakan NIK sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.
Minggu, 13 Agustus 2023 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Tarif PPh orang pribadi sebesar 35 persen dikenakan terdapat lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.
Jum'at, 11 Agustus 2023 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Pemberian fasilitas restitusi dipercepat untuk wajib pajak orang pribadi tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-5/PJ/2023.
Jum'at, 11 Agustus 2023 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Wajib pajak menggunakan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Jum'at, 11 Agustus 2023 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
"Kami akan terus menyosialisikan terkait perubahan pelaporan yang harus dilakukan karena ada transisi dari 0,5 persen ke tarif normal," kata dirjen pajak.