DJP Catat 2.072 WP Orang Pribadi Sudah Manfaatkan Restitusi Dipercepat

"Kami akan terus melakukan percepatan supaya kurang lebih 16.000 permohonan tadi tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, Jumat (11/8/2023).

PER-5/PJ/2023 mengatur permohonan restitusi maksimal Rp100 juta oleh wajib pajak orang pribadi yang diajukan berdasarkan Pasal 17B ataupun Pasal 17D UU KUP akan ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 17D UU KUP.

Untuk itu, seluruh permohonan restitusi oleh wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 17D UU KUP dengan proses restitusi paling lama 15 hari kerja.

Permohonan Restitusi Dipercepat Hanya Akan Diteliti

Dengan prosedur restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17D UU KUP, wajib pajak bisa memperoleh restitusi atas kelebihan pembayaran PPh tanpa perlu diperiksa terlebih dahulu. Permohonan restitusi hanya akan diteliti oleh DJP.

DJP sebelumnya mengeklaim telah mendorong account representative (AR) untuk menggencarkan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi terkait dengan fasilitas restitusi dipercepat.

"Teman-teman kami imbau agar AR-nya masing-masing diberitahukan kepada wajib pajak bahwa ini akan diproses menggunakan PER-5/PJ/2023," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti pada bulan lalu. (rig)