Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
kementerian keuangan

 
Senin, 07 Desember 2020 | 16:31 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Komite akan dibentuk melalui keputusan presiden berdasarkan usulan menteri keuangan.
Jum'at, 04 Desember 2020 | 13:00 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Masyarakat berhak memperoleh akses dan informasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Terpadu akan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari menteri keuangan untuk menyelenggarakan sistem pelaporan.
Rabu, 02 Desember 2020 | 14:26 WIB
UU CIPTA KERJA
Menurut Kemenkeu, sanksi tersebut berupa penundaan transfer dana perimbangan atau pemangkasan dana perimbangan sebesar 10%-15%.
Rabu, 02 Desember 2020 | 13:18 WIB
PMK 183/2020
Revisi ketentuan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Ditjen Bea dan Cukai diatur dalam PMK No. 183/2020.
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Keringanan atau penyesuaian tarif pajak daerah tersebut berlaku untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jum'at, 13 November 2020 | 08:51 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Tahun ini, terdapat instansi baru yang mendapatkan alokasi penempatan lulusan PKN STAN di antaranya Kepolisian Republik Indonesia.
Kamis, 12 November 2020 | 11:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) meminta pemerintah daerah mengisi survei realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan program PEN di daerah.
Kamis, 12 November 2020 | 11:00 WIB
PP 62/2020
Dalam PP 62/2020, pemerintah juga menetapkan tarif biaya perpanjangan register akuntan asing dan masa berlakunya.
Senin, 02 November 2020 | 14:30 WIB
INDIA
Menurut Kementerian Keuangan India, proposal pajak digital OECD memiliki landasan teknis dan dukungan politik yang lebih kuat ketimbang proposal PBB.