Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

A+
A-
4
A+
A-
4
Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

Hunter Biden. (foto: Kenny Holston/The New York Times)

LOS ANGELES, DDTCNews - Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun karena menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Dalam dokumen dakwaan, Hunter Biden dituduh belum membayar pajak US$1,4 juta selama 4 tahun, yakni pada tahun pajak 2016 hingga 2019. Hunter dituding lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya ketimbang membayar pajak.

"Pada 2016 hingga 15 Oktober 2020, terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli obat-obatan terlarang, mobil mewah, pakaian, dan barang jadi lainnya. Singkatnya, apapun selain membayar pajak," bunyi surat dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik California Tengah, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Hunter tercatat memiliki penghasilan bruto senilai US$7 juta pada 2016 hingga 2020. Namun, Hunter diduga sengaja tidak membayar pajak pada 2016 hingga 2019 dengan tepat waktu meski memiliki dana untuk membayar sebagian ataupun seluruh pajak yang terutang.

Hunter beralasan tunggakan pajak pada 2016 hingga 2019 timbul karena kala itu dirinya sedang berjuang melawan kecanduan narkoba. Hunter pun mengaku sudah melunasi tunggakan pajak tersebut sejak 2018.

Meski tunggakan pajak sudah dibayar lunas, dakwaan tetap diajukan karena Hunter dituding telah melakukan pengelakan pajak. Sebab, pada periode tersebut Hunter diduga secara sengaja melaporkan pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Perlu dicatat, dakwaan terhadap Hunter diajukan oleh Jaksa David Weiss. Sebelum menangani kasus ini, Weiss menjabat sebagai kepala kejaksaan Delaware. Weiss dinominasikan sebagai jaksa di Delaware oleh presiden AS sebelumnya, Donald Trump.

Merespons dakwaan ini, pengacara dari pihak Biden, Abbe Lowell, menegaskan bahwa kliennya sudah melunasi utang pajaknya. Lowell justru menuding dakwaan terhadap Biden memiliki latar belakang politis. Lowell menuding Weiss telah tunduk pada tekanan politik dari Partai Republik.

"Jika nama belakang Hunter bukanlah Biden, dakwaan-dakwaan ini tidak akan diajukan," ujar Lowell seperti dilansir cnn.com. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, presiden as joe biden, pajak, pajak internasional, hunter biden, tersangka pajak, tindak pidana pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama