Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tarif PPh Badan Dinaikkan, Negara Ini Adakan Pemungutan Suara

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif PPh Badan Dinaikkan, Negara Ini Adakan Pemungutan Suara

Ilustrasi.

BERN, DDTCNews – Swiss mengadakan pemungutan suara soal kenaikan tarif PPh badan dari rata-rata sebesar 11% menjadi 15% untuk memenuhi kesepakatan tarif pajak minimum global.

Sejauh ini, banyak perusahaan multinasional di Swiss yang mendukung kenaikan tarif PPh badan. Swiss Holdings, grup yang mewakili 62 perusahaan multinasional di Swiss, termasuk Nestle, Johnson & Johnson, dan IKEA, menyuarakan dukungannya atas kebijakan ini.

"Dan mungkin yang paling menarik bagi banyak orang: Ini akan memastikan bahwa uangnya akan tetap ada di Swiss," kata organisasi itu dikutip dari dailysabah.com, Minggu (18/6/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Pada 2021, hampir 140 negara, termasuk Swiss, menyetujui kesepakatan OECD untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil. Salah satunya adalah menerapkan tarif pajak minimum global sebesar 15%.

Tarif Pajak Penghasilan Badan Tergolong Rendah

Sebagai informasi, Swiss memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara lainnya. Oleh karena daya tariknya tersebut, sebanyak 2.000 perusahaan asing dan 200 perusahaan multinasional didirikan di Swiss.

Namun, pemerintah Swiss mendukung perubahan tarif pajak minimum global tersebut. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh para peneliti di GFS Bern, di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, 73% responden mendukung adanya penerapan tarif pajak minimum global.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Meski perusahaan multinasional akan mengalami imbas dari kenaikan pajak, banyak perusahaan multinasional tetap mendukung kebijakan ini. Menurut Swiss Holdings, proposal tarif pajak minimum global akan memberikan kepastian hukum.

"Dan mungkin yang paling menarik bagi banyak orang: Ini akan memastikan bahwa uangnya akan tetap ada di Swiss," jelas Swiss Holdings. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : swiss, pajak, pajak internasional, tarif pajak, kenaikan pajak, pph badan, oecd, pajak minimum global

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama