Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tarif Windfall Tax untuk Produsen Bahan Bakar Jet Akhirnya Dinaikkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Windfall Tax untuk Produsen Bahan Bakar Jet Akhirnya Dinaikkan

Ilustrasi.

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India menaikkan tarif windfall tax atas beberapa produk minyak bumi, termasuk aviation turbine fuel (ATF) atau bahan bakar jet.

Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) menyebut windfall tax atas ATF dinaikkan INR3 per liter. Kenaikan tarif windfall tax ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perolehan keuntungan produsen ATF yang melebihi batas wajar.

“Pajak rejeki nomplok atas ATF dinaikkan dari INR1,5 menjadi INR4,5 per liter, bea atas minyak mentah juga dinaikkan dari INR1,700 ($20,52) menjadi INR2,100 ($25,34) per ton,” dikutip dari aerotime.aero, Minggu (8/1/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Mulanya, negara bagian berusaha mengenakan pajak setelah penyuling lokal mulai mencari pasar luar negeri dalam memasarkan produk mereka. Negara bagian pun telah mengimpor minyak dari Rusia jauh di bawah batas harga $60 per barel yang diberlakukan oleh negara barat.

Hal ini mendapat sambutan positif dari Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman pada 1 Juli 2022. Dia mengatakan pemerintah senang dengan adanya ekspor yang berjalan baik. Pemerintah telah mencium adanya keuntungan berlebih dari situasi tersebut.

Pemerintah India kemudian memperkenalkan windfall tax atas ATF pada 1 Juli 2022. Saat itu, tarif pungutan windfall tax atas ATF ditetapkan INR6 per liter. Pajak ini ditinjau secara berkala setiap dua minggu dan dapat berubah tergantung pada harga minyak mentah.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sementara itu, pada September 2022, Uni Eropa juga menyetujui kebijakan windfall tax terhadap perusahaan energi. Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans menyebutkan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih ke energi terbarukan.

“Era bahan bakar fosil murah sudah berakhir. Dan semakin cepat kita beralih ke energi terbarukan yang murah, bersih, dan buatan sendiri, semakin cepat kita kebal terhadap pemerasan energi Rusia,” ujarnya. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : india, windfall tax, pajak, pajak internasional, kenaikan tarif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama