Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Telur Impor Kena Pajak, Picu Perang Dagang Dua Negara Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Telur Impor Kena Pajak, Picu Perang Dagang Dua Negara Ini

Ilustrasi. Pedagang menunjukkan telur ayam ras jualannya. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/YU

NAIROBI, DDTCNews – Keputusan Pemerintah Kenya untuk mengenakan pajak atas telur impor bakal memicu perang dagang dengan negara tetangga, khususnya dari Uganda.

Ketua Perdagangan Lintas Batas Nasional Uganda Godfrey Oundo Ogwabe mengatakan kebijakan pajak baru dari Pemerintah Kenya telah melanggar kebijakan Komunitas Afrika Timur untuk membebaskan pajak barang dan jasa dari negara-negara anggota.

“Pungutan atas telur merupakan kebijakan yang buruk dan melanggar kebijakan Komunitas Afrika Timur untuk pergerakan bebas barang dan jasa yang berasal dari negara-negara anggota,” katanya dikutip dari businessdailyafrica.com, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Saat ini, Pemerintah Kenya memberlakukan pengenaan pajak atas telur impor dengan tarif KES72 atau sekitar Rp9.033,68 per tray. Kebijakan tersebut telah mendapat pertentangan khususnya dari para pedagang asal Uganda.

Menurut pedagang Uganda, langkah tersebut bukanlah pertanda yang baik atas transaksi perdagangan kedua negara tersebut. Namun, sebagian peternak asal Kenya menyambut positif kebijakan ini sebagai upaya untuk mendukung produk dalam negeri.

Ketegangan perang dagang antara kedua negara tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Pada 2019, Kenya pernah memberlakukan pembatasan dan larangan impor atas produk susu dari Uganda, khususnya produk merek Lato.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Dalam perkembangannya, Kenya memblokir impor gula dan tebu asal Uganda pada 2020. Langkah ini telah merugikan pedagang yang mengeskpor tebu mentah ke pabrik gula karena bahan mentah dibiarkan membusuk di truk perbatasan.

Sebagai balasan, Kabinet Uganda pada November 2021 telah mengarahkan kepada Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi dan membuat daftar produk Kenya yang akan dilarang dalam waktu singkat. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kenya, uganda, telur, pajak, pajak internasional, perang dagang, negara afrika

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama