Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Terlalu Tinggi, Anggaran K/L Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memotong anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 usai melakukan evaluasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyatakan hasil evaluasi menunjukkan belanja operasional K/L tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2015 lalu. Askolani menilai pengeluaran itu harus dikurangi lantaran sudah terlalu tinggi.

"Pak Presiden itu tidak mau belanja K/L lebih banyak untuk operasional yang manfaat ekonominya tidak maksimal, misalnya saja seperti perjalanan dinas,” ujar Askolani beberapa waktu lalu seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Pendapatan Negara Masih Turun, Sri Mulyani: Kita Terus Waspadai

Menurut Askolani, pemotongan belanja masih dalam batas yang wajar. Beberapa sektor yang menjadi target pemangkasan antara lain belanja rapat, perjalanan dinas, konsinyering dan kegiatan rutin lainnya.

"Kalau bangun gedung yang memang tidak perlu tidak usah dulu. Beli kendaraan kalau tidak mendesak, tidak usah dulu," imbuhnya.

Pemangkasan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menghemat anggaran melalui pendekatan money follow program. Konsep ini akan mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2017.

Baca Juga: APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Money follow program yang berbasis outcome ini akan lebih mengarahkan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai informasi, defisit anggaran semester I tahun 2016 melebar hingga mencapai Rp230 triliun lantaran realisasi belanja pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan yang mencukupi baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. (Gfa)

Baca Juga: Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belanja negara, ditjen anggaran, money follow program

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Desember 2023 | 15:30 WIB
APBN 2023

Realisasi Belanja APBN 2023 Sudah 88 Persen, Sisa Pagu Rp366,3 Triliun

Minggu, 24 Desember 2023 | 09:00 WIB
APBN 2023

Ada Percepatan Realisasi Anggaran, Sri Mulyani Kunjungi 4 KPPN Besar

Minggu, 17 Desember 2023 | 14:00 WIB
APBN 2023

Belanja Dipercepat Jelang Akhir Tahun, SPM yang Diterima KPPN Melonjak

Jum'at, 15 Desember 2023 | 14:37 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Ungkap Hingga 12 Desember 2023, APBN Defisit Rp35 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama