Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Terseret Sengketa Pajak Waralaba, Netflix Menang di Pengadilan

A+
A-
0
A+
A-
0
Terseret Sengketa Pajak Waralaba, Netflix Menang di Pengadilan

Ilustrasi.

RENO, DDTCNews - Netflix dan Hulu berhasil meyakinkan hakim bahwa perusahaan hanya sekadar penyedia layanan video berbasis internet sehingga terhindar dari tuntutan membayar pajak yang dikenakan terhadap operator kabel.

Pemkot Reno, Nevada, menilai Netflix dan Hulu merupakan subjek yang wajib untuk membayar pajak waralaba (franchise tax). Namun, Pengadilan Federal Nevada yang dipimpin Hakim Pengadilan Distrik Nevada Miranda Du menolak gugatan tersebut.

“Film dan program televisi individu yang disediakan oleh tergugat adalah bagian dari perpustakaan konten video mereka sehingga bisa dikatakan hanya bagian dari layanan dan bukan keseluruhan layanan,” tulis Hakim Du seperti dilansir Hollywood Reporter, Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Sebagaimana diatur dalam Nevada Revised Statutes (NRS) 711.141 (3) (a), setiap konten video yang disediakan sebagai bagian dari layanan kepada pengguna yang ditawarkan melalui internet publik dikecualikan dari pengertian penyedia layanan video.

Dari regulasi tersebut, Hakim Du berpendapat bahwa kondisi kedua perusahaan tergugat dianggap hanya menyediakan konten video sebagai bagian dari layanan. Oleh karena itu, klausul bagian dari layanan sudah terpenuhi untuk dikecualikan.

Hakim juga menolak argumen Pemkot Reno yang menyatakan layanan video Netflix dan Hulu tidak memenuhi klausul ditawarkan melalui internet publik lantaran layanan video yang ditawarkan kedua perusahaan berbayar.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Argumen tersebut ditolak hakim lantaran tidak terdapat pernyataan bahwa langganan berbayar melalui internet bukan termasuk publik jika merujuk pada White Pine County,. 211 P.3d maupun Webster’s New World Dictionary of American English 1097.

Dengan ditolaknya gugatan yang diajukan atas Netflix dan Hulu, hakim menilai Pemkot Reno tidak dapat mengenakan jenis biaya yang dikenakan pada operator kabel, seperti franchise fee dan franchise tax. (vallen/rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, netflix, sengketa pajak, pajak waralaba, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama