Tidak 'Berburu di Kebun Binatang’, Ini Langkah Kemenkeu Terkait Pajak

“Ini kuncinya. Ini adalah manifestasi dari tidak berburu di kebun binatang, basisnya diperbesar. Harus bisa melihat potensi ekonomi dari perekonomian Indonesia untuk melihat potensi pajak,” katanya.

Selain itu, sejumlah media nasional juga menyoroti kesepakatan 137 yurisdiksi yang tergabung dalam Inclusive Framework on BEPS, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai konsensus global sebagai solusi yang muncul dari digitalisasi ekonomi.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Penurunan Tarif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan upaya untuk memperluas basis perpajakan dilakukan melalui dua aspek. Pertama, perbaikan kebijakan pajak, termasuk tarifnya. Terkait hal ini, pemerintah juga berencana menurunkan tarif PPh badan dalam omnibus law perpajakan.

Kedua, perbaikan administrasi perpajakan. Perbaikan ini menyangkut aspek cara pengumpulan pajak. “Jadi kita diskusi bagaimana cara memperbaiki cara pengumpulannya itu, di samping tarif kita turunkan,” ujar Suahasil. (CNBC Indonesia)

• Ekstenifikasi Berbasis Kewilayahan

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ekstensifikasi dan intensifikasi akan tetap menjadi andalan otoritas untuk menjaga kepatuhan pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak baru hasil ekstensifikasi juga akan dijalankan.

“Jadi, yang sudah daftar kita awasi. Pada tahun ini kami intensifikasi wajib pajak prioritas dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan,” katanya. (Bisnis Indonesia)

• Pelaku Usaha Tekankan Perlunya Perluasan Basis Pajak

Pelaku usaha menekankan pentingnya upaya ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak. Hal ini disampaikan oleh Kadin dan Apindo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait rencana RUU omnibus law perpajakan. Dua asosiasi pengusaha itu melihat masih besarnya potensi perluasan basis pajak.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan untuk memperluas basis pajak, pemerintah harus menyasar wajib pajak orang pribadi. Pasalnya, dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi dan kontribusinya, ruang peningkatan masih terbuka lebar.

Dalam kesempatan tersebut, Hariyadi tidak sendirian dalam menyampaikan pendapat kepada DPR. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Raden Pardede, Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani dan Wakil Ketua Komite Tetap bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono ikut hadir dalam rapat tersebut.(DDTCNews)

• Usulan ‘Safe Harbour’ Ditentang

Usulan Amerika Serikat terkait ‘safe harbour’ ditentang oleh banyak anggota Inclusive Framework. Masalah ‘safe harbour’ masih masuk dalam daftar pekerjaan yang tersisa, tapi keputusan akhir tentang masalah ini akan ditunda sampai arsitektur pilar pertama telah disepakati.

Anggota Inclusive Framework sepakat untuk melanjutkan negosiasi aturan baru tentang di mana pajak harus dibayar (nexus) dan berapa bagian dari keuntungan yang harus dikenakan pajak (alokasi laba) berdasarkan ‘Unified Approach’ pilar pertama. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

• Berisiko Tingkatkan Sengketa Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan ‘safe harbour’ yang diusulkan AS memang cenderung tidak rumit karena setiap pihak cukup mengikuti nilai acuan tanpa harus melakukan analisis alokasi laba berdasarkan prinsip kewajaran.

Namun, skema itu berisiko meningkatkan sengketa pajak karena belum ada nilai ‘safe harbour’ yang diakui secara global. “Pada intinya, baik ‘Unified Approach’ atau ‘Safe Harbour Approach’ sama-sama skema untuk mengalokasikan laba secara lebih adil,” katanya. (Bisnis Indonesia)

• Pengadilan Pajak

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan dalam rancangan omnibus law perpajakan belum ada ketentuan yang mendalam terkait dengan tata cara pengadilan pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, ketentuan yang terkait dengan pengadilan pajak juga perlu disoroti. (Kontan)