Transformasi Pelayanan dan Pengawasan, DJBC Kembangkan TPB Online

"Dengan adanya kebijakan yang tepat diharapkan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas tinggi dan tercapai efektivitas kebijakan insentif fiskal," bunyi Laporan Kinerja DJBC 2022, dikutip pada Selasa (25/4/2023).

Laporan tersebut menjelaskan secara umum proses bisnis dari berbagai pemanfaatan fasilitas TPB kurang lebih meliputi 4 hal. Pertama, proses pemberian izin dan profiling untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan.

Kedua, proses pelayanan dan pengawasan operasional pemasukan/pengeluaran barang berfasilitas. Ketiga, proses monitoring atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan. Keempat, proses evaluasi atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan.

Pelaksanaan keempat proses tersebut memerlukan dukungan dari sisi kebijakan, ketentuan tata laksana, sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, serta anggaran.

Pada 2022, pengembangan TPB Online menjadi program prioritas unggulan dengan anggaran senilai Rp291,85 juta, dan output anggaran berupa 1 rekomendasi. Dari total anggaran tersebut, terbagi menjadi 2 pos akun yaitu belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.

Seiring pelaksanaan tahun anggaran serta upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, dilakukan automatic adjustment atau refocusing sehingga terjadi efisiensi anggaran pengembangan TPB Online menjadi Rp208,49 juta. Adapun sampai akhir periode 2022, realisasi penyerapan anggaran pengembangan TPB Online yaitu Rp208,29 juta atau 99,91%.

Mengenai transformasi pelayanan dan pengawasan TPB, prosesnya memang belum selesai. Aspek yang sepenuhnya akan selesai pada tahun ini yakni integrasi dokumen BC 4.0 dan FP 07.

Sementara itu, beberapa hal lain yang bakal diselesaikan hingga 2024 di antaranya aplikasi perizinan prinsip dan transaksional, CEISA 4.0 TPB, aplikasi e-SEAL, serta RPMK monitoring dan evaluasi TPB dan KITE. (sap)