Transisi Energi Bikin Negara Berkembang Tambah Utang, Ini Kata Jokowi

"Hingga saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara berkembang," katanya, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Menurut Jokowi, pendanaan program terkait dengan iklim dan transisi energi seyogianya murah dan tidak menyulitkan negara berkembang. Hal ini diperlukan agar transisi energi tidak menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat.

"Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara berkembang. Untuk itu, Indonesia ingin memastikan transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat," tuturnya.

Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap mengambil langkah konkret guna menghambat perubahan iklim dan mendorong transisi energi.

Saat ini, Indonesia sudah berhasil menurunkan emisi 91,5 juta ton dan menekan laju deforestasi hingga 104.000 hektare. Indonesia juga sudah merehabilitasi kawasan hutan seluas 77.000 hektare dan merestorasi hutan bakau seluas 34.000 hektare.

Terkait dengan transisi dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan, Jokowi mengatakan Indonesia telah membangun PLTS terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.

"Ini baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

Dalam NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Ada pula target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. (rig)