Tunggakan Pajak Daerah Capai Rp377 Miliar, Pemkot Optimalkan Penagihan

"Proses penagihannya persuasif, mulai dari melayangkan surat teguran pertama hingga ketiga. Lalu kita audit dan lakukan secara persuasif," katanya, dikutip pada Senin (23/10/2023).

Dedeh mengatakan penagihan tunggakan pajak daerah telah efektif menurunkan tunggakan secara bertahap. Misalnya pada kuartal III/2023, tunggakan pajak daerah yang berhasil tertagih senilai Rp14 miliar.

Dia menjelaskan tunggakan pajak daerah utamanya berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp373 miliar. Adapun tunggakan PBB yang dapat ditagih sejauh ini baru Rp11,7 miliar.

Tingginya piutang PBB ini bermula ketika pengelolaan PBB dialihkan dari Ditjen Pajak (DJP) kepada pemkot pada 2012. Menurutnya, penagihan tunggakan PBB juga dihadapkan pada beberapa tantangan.

Misalnya, kebanyakan objek pajak dimiliki oleh orang yang tinggal di luar kota sehingga sulit ditagih.

"Seperti gudang yang kita datangi, tetapi yang ada adalah hanya penunggu gudangnya saja," ujarnya.

Mengenai PBB, BPPRD berupaya menyelesaikan tunggakan dengan mendekatkan pelayanan pembayaran kepada wajib pajak. Dalam hal ini, BPPRD telah membuka loket di kelurahan dan di kantor UPT sehingga wajib pajak lebih mudah melaksanakan kewajibannya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Kota Bandar Lampung Abdul Salim meminta BPPRD lebih tegas dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak. Menurutnya, BPPRD dapat mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Dia beralasan penyelesaian tunggakan pajak daerah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang pada akhirnya dibelanjakan untuk pembangunan.

"Kita juga minta wajib pajak segera menyelesaikan piutangnya karena dari dana itulah kita membangun kota Bandar Lampung," katanya dilansir kupastuntas.co. (sap)